oleh Bisnis Indonesia (Rabu, 02/04/2008)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar pemerintah segera merealisasikan kebijakan pemberian insentif di bidang kepa- beanan di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Bintan dan Karimun.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Etika Bisnis Kadin Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ampuan Situmeang mengatakan sampai saat ini FTZ Bintan dan Karimun belum juga mendapatkan insentif fiskal yang dijanjikan pemerintah.
Dia menjelaskan insentif di bidang kepabeanan itu seharusnya sudah menjadi ketentuan yang langsung mengikuti ketika sebuah daerah dijadikan FTZ.
Kondisi ini dinilai telah menyebabkan investasi yang mau masuk ke Bintan dan Karimun masih tertahan. Akibatnya, FTZ belum efektif meningkatkan investasi di Bintan dan Karimun.
"Pemerintah ini maunya gimana. FTZ itu mau dilaksanakan atau tidak, kami masih dikenakan bea dan cukai. Kawasan perdagangan bebas itu seharusnya menjadi wilayah kawasan bebas pabean," jelasnya di sela-sela rakornas Kadin, kemarin.
Dia menjelaskan sebelumnya pemerintah telah menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan eko- nomi khusus (KEK) melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu).
Kebijakan itu awalnya sangat disambut kalangan pengusaha karena pada umumnya perppu dibuat dalam keadaan darurat atau memberikan sinyal kalau pemerintah ingin KEK BBK cepat direalisasikan.
Namun, harapan itu tidak kunjung direalisasikan meskipun dari sisi hukum Batam, Bintan dan Karimun sudah dijadikan FTZ menyusul diterbitkannya UU No. 44/2007.
"Sudah ada landasan hukumnya, tapi belum direalisasikan."
Dia juga berpendapat alasan belum dibentuknya Dewan Kawasan untuk Bintan dan Karimun sehingga insentif belum dapat diberikan tidak dapat diterima. Menurutnya, insentif fiskal dapat dilakukan dengan perangkat yang ada saat ini. Bahkan, dia menilai jika bea dan cukai serta pungutan pajak masih diterapkan tidak ada gunanya dibentuk Dewan Kawasan.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Umum Kadin Daerah Banten Isbatullah Alibasya meminta agar pemerintah mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. "FTZ perlu dukungan infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pelabuhan internasional," ujarnya.
Dia menoncontohkan salah satu pelabuhan yang perlu dipercepat pengembangannya adalah Pelabuhan Bojonegara di Cilegon, Banten. Pelabuhan itu akan menjadi jalur perdagangan dari Kepulauan Riau menuju sejumlah pelabuhan internasional.
Isbatullah menilai Bojonegara sebagai pelabuhan alternatif yang mampu menampung transaksi tak tertampung di Pelabuhan Tanjung Priok. "Pelabuhan Tanjung Priok sudah padat sekali. Jadi perlu alternatif pelabuhan lain dengan kapasitas yang besar."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar