CILEGON, (FB).-
Munculnya Rembug Akbar LSM/OKP yang terdiri dari massa koalisi Pro Pembangunan di Kota Cilegon mendapat pertanyaan keras dari sejumlah elemen di Kota Baja. Mereka berharap kehadiran massa koalisi tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan balasan dari lahirnya Gerakan Pro Perubahan.
"Kami sebagai organisasi kemahasiswaan mendukung deklarasi rakyat membangun. Akan tetapi kami tidak menelan mentah-mentah konsep pro pembangunan itu. Kami hanya akan mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, jika pembangunan itu tidak merugikan negara dan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Dede Rohana Putra kepada Fajar Banten, kemarin.
Menurut dia, pihaknya juga mendukung secara jelas perubahan yang dilakukan untuk ke arah yang lebih baik. Adanya Gerakan Pro Perubahan, kata dia, dianggap tepat untuk mendukung perubahan tersebut.
Dalam hal ini, lanjut Dede, pihaknya sangat menyayangkan sikap elit politik Kota Cilegon yang menggunakan OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan politiknya. Dia menganggap masyarakat Cilegon dijejali dengan dinamika politik yang menyesatkan serta politik pragmatis.
"Jadinya, OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan tidak berkiprah lagi pada koridor sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konteks ini, bukan berarti IMC tidak memiliki pendirian yang mendukung pada Pro Perubahan dan Pro Pembangunan. Namun inilah pendirian IMC yang akan tetap independen dan berbuat untuk kepentingan rakyat tanpa ditunggangi olek kelompok manapun," jelasnya.
Menurut Dede, pihaknya melihat pada dua kubu di Kota Baja ini memiliki sisi baik dan buruknya. Pada sisi baik, kata Dede, IMC akan mendukung kelompok itu. Akan tetapi, pada sisi buruknya IMC akan siap berhadapan dengan kelompok manapun.
Ketua KAMMI Cilegon, Angga Refliana E, juga mengungkapkan, secara umum KAMMI sangat appreciated terhadap deklarasi Koalisi Akbar LSM Pro Pembangunan, serta kepada pihak penyelenggara yang sudah menjadi pionir bagi elemen2 masyarakat di Cilegon.
"Kita siap mendukung aktif asalkan benar-benar mempunyai visi yang sesuai dengan namanya, di samping juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Cilegon serta tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun. Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ceremonial yang tidak ada follow-up-nya," harap Angga.
Sementara, Ketua BEM FT Untirta, Erfan Septian Fahmi, mengaku mendukung segala bentuk kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Cilegon.
"Semoga deklarasi Gerakan Pro Pembangunan ini bukan digunakan sebagai tunggangan kepada pihak-pihak yang ingin berkuasa di Cilegon. Ini adalah sebuah pemikiran husnudzdzon (prasangka baik-red) dari kami," kata Erfan.
Dia juga berterima kasih kepada pihak panitia penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini dengan menghadirkan OKP, LSM, ORMAS, dan organisasi Mahasiswa di Cilegon untuk bersama-sama membangun Cilegon ke arah yang lebih baik, sehingga kembali terjalin ukhuwah diantara kita bersama.
"Semoga ke depan akan terbina cilegon yang lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan segolongan orang atau parpol saja," harap Erfan.
Manuver Pemkot Cilegon
Sementara itu, Presidium Barisan Muda Nasional, Isbatullah Alibasja, menilai adanya program pendataan keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon tak lain hanya sebagai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk membendung Gerakan Pro Perubahan.
"Ini adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk memberangus demokrasi di Cilegon," kata Isbatullah kepada Fajar Banten, kemarin.
Isbat-sapaan akrabnya-, mengungkapkan, penekanan Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon terhadap keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Baja untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmaspol itu dianggap sebagai gerakan reaksioner Pemkot Cilegon dalam upaya membendung gerakan progresif dari LSM koalisi yang menginginkan perubahan.
"Ini adalah manuver yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk membendung kawan-kawan. Perlu diketahui, ini adalah manuver yang berbau neo-orde baru. Jadi, bisa dikatakan rezim yang berkuasa di Kota Cilegon ini adalah miniatur kecil dari rezim Soeharto," ujar Isbat. (Rapih/Job)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar