Polemik Penjualan PT.KS

Pemkot Cilegon Tolak "Strategic Sales" PT KS

Tanggal :	29 May 2008
Sumber :	Suara Pembarua

Prakarsa Rakyat,

[CILEGON] Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyatakan menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan privatisasi PT Krakatau Steel (KS) dengan sistem penjualan strategis (strategic sales). Pemkot Cilegon menginginkan privatisasi itu dilakukan dengan sistem pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).Hal itu diungkapkan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat di Cilegon, Selasa (27/5).

Ia mengatakan, kendati pihaknya menolak rencana privatisasi, namun pihaknya tidak secara langsung menolak penjualan saham PT KS ke pihak asing, seperti yang ditentang berbagai kalangan belakangan ini."Kami hanya mendukung privatisasi KS dengan cara IPO. Lain dari itu kami menolak dengan tegas," kata Aat.Ia mengatakan, akan menggelar rapat akbar yang isinya penolakan terhadap privatisasi PT KS dengan sistem strategic sales dan mendukung IPO.

Sebelumnya, ribuan karyawan PT KS, yang tergabung dalam Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) mengancam akan memboikot produksi dua anak perusahaan, yakni PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan Krakatau Daya Listrik (KDL). Ancaman boikot itu, dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menjual saham perusahaan dengan cara strategic partner ke pihak asing, Arcellor Mittal."Jika pemerintah tetap bersikeras menjual PT KS, kami akan memboikot produksi listrik dan air yang selama ini mendukung seluruh produksi KS Group. Dua anak perusahaan yang memproduksi listrik dan air akan shut down selama 24 jam," kata Ketua SKKS, Budi Santoso, di Cilegon Senin (26/5).

Ia mengatakan, PT KDL dengan kapasitas 400 megawat merupakan pemasok listrik utama di kawasan industri Cilegon. Hampir 100 persen perusahaan yang berdiri di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), katanya, merupakan konsumen PT KDL.

Sementara itu, pengurus Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Alibasja, juga menolak rencana penjualan PT KS dengan cara strategic sales. Dia lebih setuju apabila privatisasi PT KS dilakukan dengan cara IPO, sehingga ada peluang bagi konsorsium pemerintah daerah untuk membeli saham perusahaan baja nasional itu. [149]