Rabu, 11 Februari 2009
Indonesia Memilih 2009
SBY-JK ke laut ajah deh...Mega-Sultan?, kurang menggigit....kalo bisa sih ada calon alternatif, Fadel Muhammad juga oke untuk jadi capres alternatif tuh!
Mendung di atas Palestina
Berita tentang palestina sangat menyesakkan dada, rakyat palestina yang lemah akibat blokade ekonomi dan politik yang berlangsung puluhan tahun itu dibombardir rudal dan bom phospor yang mematikan, mereka beralasan bahwa HAMAS lah yang menjadi biang keladi tindakan mereka yang brutal tersebut, padahal apa yang mereka lakukan di tanah palestina adalah tindakan kolonial, merebut tanah rakyat palestina serta mengusir rakyat palestina dari tanah mereka. Disaat rakyat palestina membutuhkan pertolongan dari negara kawasan timur tengah dan negara-negara lain, liga arab justru membisu seribu bahasa, hanya presiden Iran Ahmadinedjad yang berani bersuara lantang, sementara itu di amerika selatan, pemimpin Venezuela Hugo Chavez mengusir dubes israel dari negaranya, tindakan itu diambil sebagai bentuk protes Chavez terhadap aksi brutal Israel.
Semoga tuhan menegakkan keadilan di bumi palestina.
Minggu, 19 Januar 2009, Pkl.02.00 WIB
Selasa, 10 Februari 2009
Nandang Tea!
Bicaralah Tanah dan Melek Jurnalistik
By redaksi Radar Banten
Jumat, 09-November-2007
Tanah identik dengan petani. Sementara petani sepanjang sejarahnya adalah dunia yang sakit, tertindas, terdominasi dan termarjinalkan.
Tetapi di tengah itu semua petani tetap saja memiliki semangat. Ia masih tetap hidup di tengah tanah yang kiat menyusut dan tak gembur lagi. Begitulah catatan pengantar Nandang Aradea, sang pencetus yang juga sutradara teater berjudul Bicaralah Tanah yang dipentaskan pertengahan Juli 2007 lalu di Taktakan Serang Banten. Selain di Serang Bicaralah Tanah juga dipentaskan di Cultur Center France (CCF) Bandung pada 3 Agustus dan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia (20 Agustus.
Ya, potret petani memang mengerikan. Meski pun harga gabah naik di pasaran. Nasibnya tidak pernah bergeser. Seorang petani yang tidak jauh berada di lingkurang Rumah Dunia (RD) sering curhat jika nasib petani selalu saja tidak menyenangkan. “Petani tidak pernah mengenyam kebahagian. Meski di pasaran harga beras naik. Yang untuk bukan petani tetapi saudagar,” ungkap Sapit salah seorang petani dengan jawa Serangnya. Sementara subsudi yang digolontorkan pemerintah, kata Sapit seringkali tidak sampai ke tangan petani. Macet di tangan orang-orang yang serakah. Kalau pun sampai itu tidak sampai setengahnya. Pengakuan Sapit memang bukan hal yang baru. Sudah sejak lama, seperti yang diutarakan Nandang sepanjang sejarahnya selalu menjadi orang yang kalah. Padahal begitu besar dan tak ternilai jasa petani kepada kita. Berapa banyak pejabat yang tidak akan makan jika petani yang ada di Banten ini mogok untuk tidak pergi ke sawah?
Terdorong oleh rasa keprihatinan itulah RD ingin mendiskusikan pemikiran-pemikiran Nandang Aradea (Pernah kuliah di Rusia) tentang petani ini bersama segenap masyarakat yang lainnya. Diskusi itu akan mendatangkan Kepala Bagian Pangan Banten (Kadolog), Rakip salah seorang petani di daerah Ciloang. Bagaimana harusnya petani? dan apa pula yang harus segera dilakukan terhadap nasib petani di Banten? Datanglah ke Rumah Dunia pada Sabtu (10/11) siang jam 2 nanti.
Citra Petani
Selain ketiga pembicara itu dalam diskusi nanti akan hadir sebagai pembicara Rachmat dari Karang Widya Bogor. Karang Widya adalah salah lembaga yang mengembangkan pertanian organik di Bogor. Sejak tahun 2001 bersama teman-temannya di daerah Cisarua ia mengembangkan keahlian petani yang berwiraswasta. “Yang memiliki wawasan yang luas. Mengerti teknik penjualan dan pengelolaan yang menyesuaikan dengan alam yaitu pengelolaan pertanian dengan organik,” kata Rachmat. Rachmat bersama Karang Widya ingin mengubah citra petani yang identik dengan kotor lekat dengan lumpur, miskin dan kumuh. Mungkin ini hanya sebuah utopia. “Tapi kita berikhtiar dan terus bersemangat,” kata Rachmat. Memang Rachmat sudah membuktikannya. Ia melatih anak-anak muda yang tidak memiliki aktivitas untuk dibina di tempatnya di Cisarua Bogor. Pelatihan ini gratis dan berlangsung selama enam bulan.
Dengan difasilitasi RD empat pemuda Ciloang mengikuti pelatihan ini. Mereka adalah Adjat, Ujer, Joni dan Beuti. “Selain diberi wawasan tentang pengelolaan pertanian organik kami juga diberi pelatihan personal, “ kata Ajat. “Banyak manfaat yang saya dapatkan di sana,” tambah Jon. Tapi Jon dan Ajat mengaku masih kesusahan untuk mengembangkan di Ciloang. Alasannya karena mereka tidak mempunyai banyak lahan. Tapi Ajat dan Jon sudah bertemu Pak Pendi, Rt Ciloang dan ketua pemuda Miftakhil. RD dan Karang Widya memfasilitasinya pada Senin (5/11) kemarin. Rachmat yang menjadi instruktur hadir dalam acara itu. “Kami siap menjadi partner. Asal terus berkoordinasi” kata Takil. Saat ini Ajat dan Jon sedang membuat contoh atau etalase di belakangan rumahnya yang tidak luas. “Semoga ini bisa menjadi perhatian warga dan mereka tertarik,” kata Adjat. Selain kendala lahan, tentu banyak hal lagi kendala yang dihadapi seorang petani. Semoga pada acara diskusi nanti kita bisa melahirkan solusi. Paling tidak sedikit solusi sehingga tanah tak lagi murka. Biarkan tanah bicara. Kita yang harus mendengarkan suara itu.
Melek Jurnalistik
Di tengah suara tanah yang mengiang-ngian itu kami kedatangan siswa-siswi SMP Islam Al-Izzah Serang. Mereka datang ke Rumah Dunia untuk mengetahui dunia tulis menulis. Sekitar 60 orang ikut dalam acara yang bertema dengan melek jurnalistik itu. Selain Awi Seruling, Shodik dan Deden, Presiden RD Firman Venayaksa juga ikut menemani mereka. Menurut ketua pelaksana Denny Indra Nugraha kunjungan ini untuk menumbuhkan semangat pada siswa di dunia tulis menulis “khususnya dunia jurnalistik,” kata Denny. Semoga mereka memang melek jurnalistik dan bisa mendengar suara tanah!
Aji Setiakarya, Kuncen Lumbung Banten
Mahasiswa Komunikasi Untirta
By redaksi Radar Banten
Jumat, 09-November-2007
Tanah identik dengan petani. Sementara petani sepanjang sejarahnya adalah dunia yang sakit, tertindas, terdominasi dan termarjinalkan.
Tetapi di tengah itu semua petani tetap saja memiliki semangat. Ia masih tetap hidup di tengah tanah yang kiat menyusut dan tak gembur lagi. Begitulah catatan pengantar Nandang Aradea, sang pencetus yang juga sutradara teater berjudul Bicaralah Tanah yang dipentaskan pertengahan Juli 2007 lalu di Taktakan Serang Banten. Selain di Serang Bicaralah Tanah juga dipentaskan di Cultur Center France (CCF) Bandung pada 3 Agustus dan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia (20 Agustus.
Ya, potret petani memang mengerikan. Meski pun harga gabah naik di pasaran. Nasibnya tidak pernah bergeser. Seorang petani yang tidak jauh berada di lingkurang Rumah Dunia (RD) sering curhat jika nasib petani selalu saja tidak menyenangkan. “Petani tidak pernah mengenyam kebahagian. Meski di pasaran harga beras naik. Yang untuk bukan petani tetapi saudagar,” ungkap Sapit salah seorang petani dengan jawa Serangnya. Sementara subsudi yang digolontorkan pemerintah, kata Sapit seringkali tidak sampai ke tangan petani. Macet di tangan orang-orang yang serakah. Kalau pun sampai itu tidak sampai setengahnya. Pengakuan Sapit memang bukan hal yang baru. Sudah sejak lama, seperti yang diutarakan Nandang sepanjang sejarahnya selalu menjadi orang yang kalah. Padahal begitu besar dan tak ternilai jasa petani kepada kita. Berapa banyak pejabat yang tidak akan makan jika petani yang ada di Banten ini mogok untuk tidak pergi ke sawah?
Terdorong oleh rasa keprihatinan itulah RD ingin mendiskusikan pemikiran-pemikiran Nandang Aradea (Pernah kuliah di Rusia) tentang petani ini bersama segenap masyarakat yang lainnya. Diskusi itu akan mendatangkan Kepala Bagian Pangan Banten (Kadolog), Rakip salah seorang petani di daerah Ciloang. Bagaimana harusnya petani? dan apa pula yang harus segera dilakukan terhadap nasib petani di Banten? Datanglah ke Rumah Dunia pada Sabtu (10/11) siang jam 2 nanti.
Citra Petani
Selain ketiga pembicara itu dalam diskusi nanti akan hadir sebagai pembicara Rachmat dari Karang Widya Bogor. Karang Widya adalah salah lembaga yang mengembangkan pertanian organik di Bogor. Sejak tahun 2001 bersama teman-temannya di daerah Cisarua ia mengembangkan keahlian petani yang berwiraswasta. “Yang memiliki wawasan yang luas. Mengerti teknik penjualan dan pengelolaan yang menyesuaikan dengan alam yaitu pengelolaan pertanian dengan organik,” kata Rachmat. Rachmat bersama Karang Widya ingin mengubah citra petani yang identik dengan kotor lekat dengan lumpur, miskin dan kumuh. Mungkin ini hanya sebuah utopia. “Tapi kita berikhtiar dan terus bersemangat,” kata Rachmat. Memang Rachmat sudah membuktikannya. Ia melatih anak-anak muda yang tidak memiliki aktivitas untuk dibina di tempatnya di Cisarua Bogor. Pelatihan ini gratis dan berlangsung selama enam bulan.
Dengan difasilitasi RD empat pemuda Ciloang mengikuti pelatihan ini. Mereka adalah Adjat, Ujer, Joni dan Beuti. “Selain diberi wawasan tentang pengelolaan pertanian organik kami juga diberi pelatihan personal, “ kata Ajat. “Banyak manfaat yang saya dapatkan di sana,” tambah Jon. Tapi Jon dan Ajat mengaku masih kesusahan untuk mengembangkan di Ciloang. Alasannya karena mereka tidak mempunyai banyak lahan. Tapi Ajat dan Jon sudah bertemu Pak Pendi, Rt Ciloang dan ketua pemuda Miftakhil. RD dan Karang Widya memfasilitasinya pada Senin (5/11) kemarin. Rachmat yang menjadi instruktur hadir dalam acara itu. “Kami siap menjadi partner. Asal terus berkoordinasi” kata Takil. Saat ini Ajat dan Jon sedang membuat contoh atau etalase di belakangan rumahnya yang tidak luas. “Semoga ini bisa menjadi perhatian warga dan mereka tertarik,” kata Adjat. Selain kendala lahan, tentu banyak hal lagi kendala yang dihadapi seorang petani. Semoga pada acara diskusi nanti kita bisa melahirkan solusi. Paling tidak sedikit solusi sehingga tanah tak lagi murka. Biarkan tanah bicara. Kita yang harus mendengarkan suara itu.
Melek Jurnalistik
Di tengah suara tanah yang mengiang-ngian itu kami kedatangan siswa-siswi SMP Islam Al-Izzah Serang. Mereka datang ke Rumah Dunia untuk mengetahui dunia tulis menulis. Sekitar 60 orang ikut dalam acara yang bertema dengan melek jurnalistik itu. Selain Awi Seruling, Shodik dan Deden, Presiden RD Firman Venayaksa juga ikut menemani mereka. Menurut ketua pelaksana Denny Indra Nugraha kunjungan ini untuk menumbuhkan semangat pada siswa di dunia tulis menulis “khususnya dunia jurnalistik,” kata Denny. Semoga mereka memang melek jurnalistik dan bisa mendengar suara tanah!
Aji Setiakarya, Kuncen Lumbung Banten
Mahasiswa Komunikasi Untirta
Pembangunan Infrastruktur Dasar Belum Terpenuhi, Berkutat pada Proyek Investasi
Oleh : Rapih Herdiansyah
05-Jan-2009, 22:06:44 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Cilegon, Wakil Ketua Kadin Bidang Lingkungan, Energi dan Sumber Daya Alam, Isbatullah Alibasja menilai pembangunan infrastruktur dasar di Kota Cilegon belum terpenuhi. Pemkot Cilegon, kata dia, masih berkutat pada proyek bersifat investasi yang tidak memiliki dampak signifikan untuk kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, program dan rekomendasi Kadin ke depan salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk menggerakkan proyek infrastruktur. Rekomendasi ini dirumuskan terkait persoalan krisis ekonomi global yang sangat berdampak besar di Kota Cilegon sebagai daerah industry,” kata Isbatullah, kemarin.
Ia menegaskan, untuk menstabilkan kondisi perekonomian di tengah krisis keuangan global perlu disiasati oleh pemerintah dengan menciptakan pembangunan melalui dana APBD untuk proyek infrastruktur. Kata Isbat, hal yang perlu didorong di Kota Cilegon adalah proyek infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur di pedesaan.
“Sejauh ini infrastruktur dasar di Kota Cilegon masih minim dan belum terpenuhi. Semestinya pemerintah jangan dulu memikirkan proyek infrastrukur yang tidak mendasar. Seperti gedung olah raga, gedung kesenian dan ruang terbuka hijau kan belum ada. Ruang publik juga minim. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana membangun alun-alun kota sebagai ruang publik,” jelas Isbat.
Dikatakan, Pemkot Cilegon saat ini terkesan memaksakan pembangunan yang sifatnya project investasi, seperti TTM dan pelabuhan. Lagi pula, kata Isbat, untuk proyek invetasi seperti TTM dan Pelabuhan Kubangsari harus dihitung break even point, yakni perhitungan kapan modal akan kembali dan kapan akan memperoleh keuntungan.
“Seperti TTM dibangun dengan dana sekitar Rp 32 Miliar. Apakah pemerintah sudah memikirkan tahun berapa modalnya akan kembali? Begitu juga dengan keuntungannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saya rasa Pemkot Cilegon bingung kalau ditanya soal hitung-hitungan kembali modal dari pembangunan TTM itu,” ungkap Isbat.
“Kalau pasar dan JLS sih masih masuk akal dan saya sangat sepakat, karena pembangunan itu memang akan membuka potensi ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi kalau TTM dan pelabuhan saya rasa tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat,” sambung dia. (Rapih).
05-Jan-2009, 22:06:44 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Cilegon, Wakil Ketua Kadin Bidang Lingkungan, Energi dan Sumber Daya Alam, Isbatullah Alibasja menilai pembangunan infrastruktur dasar di Kota Cilegon belum terpenuhi. Pemkot Cilegon, kata dia, masih berkutat pada proyek bersifat investasi yang tidak memiliki dampak signifikan untuk kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, program dan rekomendasi Kadin ke depan salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk menggerakkan proyek infrastruktur. Rekomendasi ini dirumuskan terkait persoalan krisis ekonomi global yang sangat berdampak besar di Kota Cilegon sebagai daerah industry,” kata Isbatullah, kemarin.
Ia menegaskan, untuk menstabilkan kondisi perekonomian di tengah krisis keuangan global perlu disiasati oleh pemerintah dengan menciptakan pembangunan melalui dana APBD untuk proyek infrastruktur. Kata Isbat, hal yang perlu didorong di Kota Cilegon adalah proyek infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur di pedesaan.
“Sejauh ini infrastruktur dasar di Kota Cilegon masih minim dan belum terpenuhi. Semestinya pemerintah jangan dulu memikirkan proyek infrastrukur yang tidak mendasar. Seperti gedung olah raga, gedung kesenian dan ruang terbuka hijau kan belum ada. Ruang publik juga minim. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana membangun alun-alun kota sebagai ruang publik,” jelas Isbat.
Dikatakan, Pemkot Cilegon saat ini terkesan memaksakan pembangunan yang sifatnya project investasi, seperti TTM dan pelabuhan. Lagi pula, kata Isbat, untuk proyek invetasi seperti TTM dan Pelabuhan Kubangsari harus dihitung break even point, yakni perhitungan kapan modal akan kembali dan kapan akan memperoleh keuntungan.
“Seperti TTM dibangun dengan dana sekitar Rp 32 Miliar. Apakah pemerintah sudah memikirkan tahun berapa modalnya akan kembali? Begitu juga dengan keuntungannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saya rasa Pemkot Cilegon bingung kalau ditanya soal hitung-hitungan kembali modal dari pembangunan TTM itu,” ungkap Isbat.
“Kalau pasar dan JLS sih masih masuk akal dan saya sangat sepakat, karena pembangunan itu memang akan membuka potensi ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi kalau TTM dan pelabuhan saya rasa tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat,” sambung dia. (Rapih).
Mukota Kadin Cilegon Dorong Dua Rekomendasi
Oleh : Rapih Herdiansyah
05-Jan-2009, 22:16:02 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Cilegon, Perangkat Steering Comitte (SC) Mukota III Kadin Kota Cilegon telah merumuskan dua rancangan rekomendasi yang nantinya harus dijalankan oleh kepengurusan baru Kadin periode yang akan datang. Rancangan rekomendasi itu terdiri atas dua hal, yakni rekomendasi untuk internal dan eksternal.
Ketua SC Mukota III Kadin Cilegon, Isbatullah Alibasja, mengatakan, rekomendasi internal antara lain adalah konsolidasi organisasi, pembinaan terhadap anggota, membangun kemitraan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan BUMN/BUMS.
Sementara rekomendasi eksternal yang dibuat adalah menyangkut persoalan krisis global yang terjadi saat ini. Krisis keuangan itu dinilai berdampak besar bagi Cilegon, baik adanya pengaruh dari fluktuasi dollar maupun demand (permintaan).
“Hal ini berakibat pada pengurangan proyek BUMN/BUMS. Oleh karena itu rekomendasi Kadin secara eksternal adalah mendorong pemerintah menggerakkan proyek infrastruktur. Ini dilakukan untuk menstabilkan kondisi ekonomi, sehingga uang akan berputar di daerah. Hal ini juga senada dengan yang disarankan dalam Munas V Kadin di Jakarta beberapa waktu lalu,” jelas Isbat, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Lingkungan, Energi dan Sumber Daya Alam ini.
Menurut Isbat untuk menstabilkan kondisi ekonomi, proyek infrastruktur perlu didorong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur di pedesaan. Kadin juga mendorong agar proyek di APBD berlangsung transparan, fair dan professional dan lebih terbuka bagi semua pengusaha di Cilegon.
“Jadi semua anggota Kadin nanti diarahkan ke pelaksanaan proyek di yang dibiayai APBD. Ini untuk memberdayaan pengusaha lokal, karena yang paling stabil pembiayaan APBD tidak terlalu berpengaruh dengan adanya krisis global,” kata Isbat. (Rapih)
'Realisasikan insentif fiskal di Bintan & Karimun'
oleh Bisnis Indonesia (Rabu, 02/04/2008)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar pemerintah segera merealisasikan kebijakan pemberian insentif di bidang kepa- beanan di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Bintan dan Karimun.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Etika Bisnis Kadin Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ampuan Situmeang mengatakan sampai saat ini FTZ Bintan dan Karimun belum juga mendapatkan insentif fiskal yang dijanjikan pemerintah.
Dia menjelaskan insentif di bidang kepabeanan itu seharusnya sudah menjadi ketentuan yang langsung mengikuti ketika sebuah daerah dijadikan FTZ.
Kondisi ini dinilai telah menyebabkan investasi yang mau masuk ke Bintan dan Karimun masih tertahan. Akibatnya, FTZ belum efektif meningkatkan investasi di Bintan dan Karimun.
"Pemerintah ini maunya gimana. FTZ itu mau dilaksanakan atau tidak, kami masih dikenakan bea dan cukai. Kawasan perdagangan bebas itu seharusnya menjadi wilayah kawasan bebas pabean," jelasnya di sela-sela rakornas Kadin, kemarin.
Dia menjelaskan sebelumnya pemerintah telah menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan eko- nomi khusus (KEK) melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu).
Kebijakan itu awalnya sangat disambut kalangan pengusaha karena pada umumnya perppu dibuat dalam keadaan darurat atau memberikan sinyal kalau pemerintah ingin KEK BBK cepat direalisasikan.
Namun, harapan itu tidak kunjung direalisasikan meskipun dari sisi hukum Batam, Bintan dan Karimun sudah dijadikan FTZ menyusul diterbitkannya UU No. 44/2007.
"Sudah ada landasan hukumnya, tapi belum direalisasikan."
Dia juga berpendapat alasan belum dibentuknya Dewan Kawasan untuk Bintan dan Karimun sehingga insentif belum dapat diberikan tidak dapat diterima. Menurutnya, insentif fiskal dapat dilakukan dengan perangkat yang ada saat ini. Bahkan, dia menilai jika bea dan cukai serta pungutan pajak masih diterapkan tidak ada gunanya dibentuk Dewan Kawasan.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Umum Kadin Daerah Banten Isbatullah Alibasya meminta agar pemerintah mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. "FTZ perlu dukungan infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pelabuhan internasional," ujarnya.
Dia menoncontohkan salah satu pelabuhan yang perlu dipercepat pengembangannya adalah Pelabuhan Bojonegara di Cilegon, Banten. Pelabuhan itu akan menjadi jalur perdagangan dari Kepulauan Riau menuju sejumlah pelabuhan internasional.
Isbatullah menilai Bojonegara sebagai pelabuhan alternatif yang mampu menampung transaksi tak tertampung di Pelabuhan Tanjung Priok. "Pelabuhan Tanjung Priok sudah padat sekali. Jadi perlu alternatif pelabuhan lain dengan kapasitas yang besar."
Bunda Atut Choi...siyah
iseng-iseng lagi makan di sebuah cafe di daerah ciputat, eh nemu majalah Asia Globe edisi 2007, isinya agak mengagetkan, ternyata Ibu Atut Choisiyah, gubernur banten tercinta masuk dalam sepuluh besar pejabat terkaya di indonesia dengan total kekayaan mencapai 2 juta dollar cing!, alamaaak..
Bunda anu geulis, anu bageur, iyeu mah masukan ungkul...tolong masalah pertanian diperhatikan secara khusus, masalahna eta anu kudu di-priorotas-keun bu...hatur nuhun pisan...
Khalid Mikdar
| FKPN Minta Izin Tambang Pasir Tak Diperpanjang | |
| By redaksi Radar Banten | |
| |
| |
| Kepada Radar Banten, Minggu (8/2), Dewan Penasihat FKPN Pontirta Kholid Mikdar mengatakan, perpanjangan izin terhadap aktivitas penambangan pasir darat jelas akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. “Kami berharap dinas terkait untuk menghentikan semua aktivitas penambangan pasir, karena jelas merusak lingkungan,” kata Kholid. Menurut Kholid, perpanjangan izin penambangan hanya akan merugikan masyarakat luas dan mengancam kelestarian lingkungan. “Lebih baik izin tidak perlu diperpanjang,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, paguyuban penambang pasir darat di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, meminta izin penambangan diperpanjang. Alasannya, karena penutupan akan berdampak pada tingginya angka pengangguran. “Kami akan kembali mengajukan perpanjangan izin penambangan, karena harus jujur diakui jika ditutup akan berdampak terhadap jumlah pengangguran,” kata Ketua Paguyuban Penambang Pasir Darat (PPD) Desa Lontar Jazuli Revo saat menghubungi Radar Banten, Jumat (6/1). (kar) |
Senin, 09 Februari 2009
Pro Pembangunan Jangan Karena Pro Perubahan
CILEGON, (FB).-
Munculnya Rembug Akbar LSM/OKP yang terdiri dari massa koalisi Pro Pembangunan di Kota Cilegon mendapat pertanyaan keras dari sejumlah elemen di Kota Baja. Mereka berharap kehadiran massa koalisi tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan balasan dari lahirnya Gerakan Pro Perubahan.
"Kami sebagai organisasi kemahasiswaan mendukung deklarasi rakyat membangun. Akan tetapi kami tidak menelan mentah-mentah konsep pro pembangunan itu. Kami hanya akan mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, jika pembangunan itu tidak merugikan negara dan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Dede Rohana Putra kepada Fajar Banten, kemarin.
Menurut dia, pihaknya juga mendukung secara jelas perubahan yang dilakukan untuk ke arah yang lebih baik. Adanya Gerakan Pro Perubahan, kata dia, dianggap tepat untuk mendukung perubahan tersebut.
Dalam hal ini, lanjut Dede, pihaknya sangat menyayangkan sikap elit politik Kota Cilegon yang menggunakan OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan politiknya. Dia menganggap masyarakat Cilegon dijejali dengan dinamika politik yang menyesatkan serta politik pragmatis.
"Jadinya, OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan tidak berkiprah lagi pada koridor sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konteks ini, bukan berarti IMC tidak memiliki pendirian yang mendukung pada Pro Perubahan dan Pro Pembangunan. Namun inilah pendirian IMC yang akan tetap independen dan berbuat untuk kepentingan rakyat tanpa ditunggangi olek kelompok manapun," jelasnya.
Menurut Dede, pihaknya melihat pada dua kubu di Kota Baja ini memiliki sisi baik dan buruknya. Pada sisi baik, kata Dede, IMC akan mendukung kelompok itu. Akan tetapi, pada sisi buruknya IMC akan siap berhadapan dengan kelompok manapun.
Ketua KAMMI Cilegon, Angga Refliana E, juga mengungkapkan, secara umum KAMMI sangat appreciated terhadap deklarasi Koalisi Akbar LSM Pro Pembangunan, serta kepada pihak penyelenggara yang sudah menjadi pionir bagi elemen2 masyarakat di Cilegon.
"Kita siap mendukung aktif asalkan benar-benar mempunyai visi yang sesuai dengan namanya, di samping juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Cilegon serta tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun. Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ceremonial yang tidak ada follow-up-nya," harap Angga.
Sementara, Ketua BEM FT Untirta, Erfan Septian Fahmi, mengaku mendukung segala bentuk kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Cilegon.
"Semoga deklarasi Gerakan Pro Pembangunan ini bukan digunakan sebagai tunggangan kepada pihak-pihak yang ingin berkuasa di Cilegon. Ini adalah sebuah pemikiran husnudzdzon (prasangka baik-red) dari kami," kata Erfan.
Dia juga berterima kasih kepada pihak panitia penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini dengan menghadirkan OKP, LSM, ORMAS, dan organisasi Mahasiswa di Cilegon untuk bersama-sama membangun Cilegon ke arah yang lebih baik, sehingga kembali terjalin ukhuwah diantara kita bersama.
"Semoga ke depan akan terbina cilegon yang lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan segolongan orang atau parpol saja," harap Erfan.
Manuver Pemkot Cilegon
Sementara itu, Presidium Barisan Muda Nasional, Isbatullah Alibasja, menilai adanya program pendataan keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon tak lain hanya sebagai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk membendung Gerakan Pro Perubahan.
"Ini adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk memberangus demokrasi di Cilegon," kata Isbatullah kepada Fajar Banten, kemarin.
Isbat-sapaan akrabnya-, mengungkapkan, penekanan Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon terhadap keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Baja untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmaspol itu dianggap sebagai gerakan reaksioner Pemkot Cilegon dalam upaya membendung gerakan progresif dari LSM koalisi yang menginginkan perubahan.
"Ini adalah manuver yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk membendung kawan-kawan. Perlu diketahui, ini adalah manuver yang berbau neo-orde baru. Jadi, bisa dikatakan rezim yang berkuasa di Kota Cilegon ini adalah miniatur kecil dari rezim Soeharto," ujar Isbat. (Rapih/Job)***
Munculnya Rembug Akbar LSM/OKP yang terdiri dari massa koalisi Pro Pembangunan di Kota Cilegon mendapat pertanyaan keras dari sejumlah elemen di Kota Baja. Mereka berharap kehadiran massa koalisi tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan balasan dari lahirnya Gerakan Pro Perubahan.
"Kami sebagai organisasi kemahasiswaan mendukung deklarasi rakyat membangun. Akan tetapi kami tidak menelan mentah-mentah konsep pro pembangunan itu. Kami hanya akan mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, jika pembangunan itu tidak merugikan negara dan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Dede Rohana Putra kepada Fajar Banten, kemarin.
Menurut dia, pihaknya juga mendukung secara jelas perubahan yang dilakukan untuk ke arah yang lebih baik. Adanya Gerakan Pro Perubahan, kata dia, dianggap tepat untuk mendukung perubahan tersebut.
Dalam hal ini, lanjut Dede, pihaknya sangat menyayangkan sikap elit politik Kota Cilegon yang menggunakan OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan politiknya. Dia menganggap masyarakat Cilegon dijejali dengan dinamika politik yang menyesatkan serta politik pragmatis.
"Jadinya, OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan tidak berkiprah lagi pada koridor sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konteks ini, bukan berarti IMC tidak memiliki pendirian yang mendukung pada Pro Perubahan dan Pro Pembangunan. Namun inilah pendirian IMC yang akan tetap independen dan berbuat untuk kepentingan rakyat tanpa ditunggangi olek kelompok manapun," jelasnya.
Menurut Dede, pihaknya melihat pada dua kubu di Kota Baja ini memiliki sisi baik dan buruknya. Pada sisi baik, kata Dede, IMC akan mendukung kelompok itu. Akan tetapi, pada sisi buruknya IMC akan siap berhadapan dengan kelompok manapun.
Ketua KAMMI Cilegon, Angga Refliana E, juga mengungkapkan, secara umum KAMMI sangat appreciated terhadap deklarasi Koalisi Akbar LSM Pro Pembangunan, serta kepada pihak penyelenggara yang sudah menjadi pionir bagi elemen2 masyarakat di Cilegon.
"Kita siap mendukung aktif asalkan benar-benar mempunyai visi yang sesuai dengan namanya, di samping juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Cilegon serta tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun. Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ceremonial yang tidak ada follow-up-nya," harap Angga.
Sementara, Ketua BEM FT Untirta, Erfan Septian Fahmi, mengaku mendukung segala bentuk kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Cilegon.
"Semoga deklarasi Gerakan Pro Pembangunan ini bukan digunakan sebagai tunggangan kepada pihak-pihak yang ingin berkuasa di Cilegon. Ini adalah sebuah pemikiran husnudzdzon (prasangka baik-red) dari kami," kata Erfan.
Dia juga berterima kasih kepada pihak panitia penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini dengan menghadirkan OKP, LSM, ORMAS, dan organisasi Mahasiswa di Cilegon untuk bersama-sama membangun Cilegon ke arah yang lebih baik, sehingga kembali terjalin ukhuwah diantara kita bersama.
"Semoga ke depan akan terbina cilegon yang lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan segolongan orang atau parpol saja," harap Erfan.
Manuver Pemkot Cilegon
Sementara itu, Presidium Barisan Muda Nasional, Isbatullah Alibasja, menilai adanya program pendataan keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon tak lain hanya sebagai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk membendung Gerakan Pro Perubahan.
"Ini adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk memberangus demokrasi di Cilegon," kata Isbatullah kepada Fajar Banten, kemarin.
Isbat-sapaan akrabnya-, mengungkapkan, penekanan Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon terhadap keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Baja untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmaspol itu dianggap sebagai gerakan reaksioner Pemkot Cilegon dalam upaya membendung gerakan progresif dari LSM koalisi yang menginginkan perubahan.
"Ini adalah manuver yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk membendung kawan-kawan. Perlu diketahui, ini adalah manuver yang berbau neo-orde baru. Jadi, bisa dikatakan rezim yang berkuasa di Kota Cilegon ini adalah miniatur kecil dari rezim Soeharto," ujar Isbat. (Rapih/Job)***
Polemik Penjualan PT.KS
Pemkot Cilegon Tolak "Strategic Sales" PT KS
[CILEGON] Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyatakan menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan privatisasi PT Krakatau Steel (KS) dengan sistem penjualan strategis (strategic sales). Pemkot Cilegon menginginkan privatisasi itu dilakukan dengan sistem pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).Hal itu diungkapkan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat di Cilegon, Selasa (27/5).
| Tanggal : | 29 May 2008 |
| Sumber : | Suara Pembarua |
Prakarsa Rakyat,
[CILEGON] Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyatakan menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan privatisasi PT Krakatau Steel (KS) dengan sistem penjualan strategis (strategic sales). Pemkot Cilegon menginginkan privatisasi itu dilakukan dengan sistem pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO).Hal itu diungkapkan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat di Cilegon, Selasa (27/5).
Ia mengatakan, kendati pihaknya menolak rencana privatisasi, namun pihaknya tidak secara langsung menolak penjualan saham PT KS ke pihak asing, seperti yang ditentang berbagai kalangan belakangan ini."Kami hanya mendukung privatisasi KS dengan cara IPO. Lain dari itu kami menolak dengan tegas," kata Aat.Ia mengatakan, akan menggelar rapat akbar yang isinya penolakan terhadap privatisasi PT KS dengan sistem strategic sales dan mendukung IPO.
Sebelumnya, ribuan karyawan PT KS, yang tergabung dalam Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) mengancam akan memboikot produksi dua anak perusahaan, yakni PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan Krakatau Daya Listrik (KDL). Ancaman boikot itu, dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menjual saham perusahaan dengan cara strategic partner ke pihak asing, Arcellor Mittal."Jika pemerintah tetap bersikeras menjual PT KS, kami akan memboikot produksi listrik dan air yang selama ini mendukung seluruh produksi KS Group. Dua anak perusahaan yang memproduksi listrik dan air akan shut down selama 24 jam," kata Ketua SKKS, Budi Santoso, di Cilegon Senin (26/5).
Ia mengatakan, PT KDL dengan kapasitas 400 megawat merupakan pemasok listrik utama di kawasan industri Cilegon. Hampir 100 persen perusahaan yang berdiri di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), katanya, merupakan konsumen PT KDL.
Sementara itu, pengurus Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Alibasja, juga menolak rencana penjualan PT KS dengan cara strategic sales. Dia lebih setuju apabila privatisasi PT KS dilakukan dengan cara IPO, sehingga ada peluang bagi konsorsium pemerintah daerah untuk membeli saham perusahaan baja nasional itu. [149]
Mutiara Foundation On Action
Kadin Cilegon Dan Mutiara Foundation Bagi 5000 Paket Lebaran
CILEGON - Sebagai rasa syukur menghadapi Lebaran tahun ini, KADIN Cilegon dan Mutiara Foundation membagi-bagikan 5000 Paket Lebaran kepada masyarakat Cilegon dan sekitarnya. Paket Lebaran tersebut didistribusikan bekerjasama dengan Majalah Teras, Koran Banten dan Tabloid Duta Rakyat.Saat ditemui, Sekretaris Mutiara Foundation, Isbatullah menyatakan, bantuan yang diberikan berupa paket sembako. Bantuan itu didistribusikan kepada masyarakat melalui relawan-relawan Mutiara Foundation bekerjasama dengan Majalah Teras Group.
“Bantuan disalurkan oleh relawan Mutiara Foundation bekerjsama dengan Teras Grup, yang terdiri dari Majalah Teras, Koran Banten dan Tabloid Duta,” kata Isbat.
Isbat juga mengatakan, kegiatan ini dilakukan semata-mata demi mengharap ridha Allah. Dan ini merupakan bukti nyata dari tanggung jawab sosial Sam Rachmat, selaku pengusaha sekaligus tokoh masyarakat, kepada masyarakat.
“Kami sadar, bantuan yang diberikan tidak akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat, tetapi menghadapi hari raya ini. Target kita tidak muluk-muluk. Kita berusaha meringankan beban masyarakat, agar pada hari yang fitri tidak ada masyarakat miskin di kota Cilegon menangis karena tidak ada yang akan dimakan,” tandas Isbat.
Sementara itu, Preskom Mutiara Grup yang juga Ketua Kadin Kota Cilegon, Sam Rachmat, menyatakan, pembagian bantuan itu merupakan wujud kepedulian Mutiara Foundation dan Kadin Kota Cilegon, terhadap banyaknya masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, selama ini, masyarakat kerap mengalami kesulitan memenuhi kebutuhannya pada hari Raya Idul Fitri karena harga kebutuhan pokok yang melonjak.
“Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban mereka, agar lebaran ini juga dapat mereka rayakan tanpa kesulitan sesuatu apapun,” ujar Sam Rachmat.
Di tempat terpisah, Pimpinan Umum sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah Teras, Firdaus, menyambut positif kegiatan pembagian paket lebaran itu. Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, kepedulian para tokoh masyarakat maupun pengusaha di Kota Cilegon terhadap masyarakatnya perlu ditingkatkan.
“Mudah-mudahan, kegiatan yang dilakukan Mutiara Foundation dan Kadin Cilegon ini menjadi tonggak yang dapat jadi teladan bagi tokoh dan pengusaha yang berada di Cilegon,” kata Firdaus, yang juga menjabat sebagai Sekretaris PWI Banten.
Firdaus juga mengatakan, mengatasi kesulitan masyarakat menghadapi lebaran ini seharusnya menjadi tugas pemimpin. Namun, tidak sedikit para pemimpin yang mengaku peduli pada masyarakat, tapi tak pernah ada sewaktu masyarakat membutuhkannya.
“Bahkan tidak jarang, para pemimpin itu hanya sibuk mengurusi kelompok atau kroninya saja,” ujar Firdaus yang kini sibuk menggalang dukungan untuk mempercepat realisasi pembangunan jembatan Jawa-Sumatera.
Terkait dengan kegiatan pembagian lima ribu paket sembako yang dilakukan Kadin Cilegon dan Mutiara Foundation Firdaus memiliki perspektif baru.
“Kita berharap, kegiatan Kadin dan Mutiara Foundation ini, dapat memberikan pencerahan bagi para pemimpin yang berkuasa, untuk konsisten pada tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya,” tandas Firdaus. (ENK/LILIANA)
by: Koran Banten.Com
Menciptakan Keunggulan Bersaing Daerah Lewat Reputasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Oleh : Fadel Muhammad, Thursday, January 15th, 2009 at 4:25 pm
KADIN (Kamar Dagang Indonesia) menengarai ada sekitar 1006 peraturan daerah baik Perda Pemerintah Kabupaten/Kotamadya maupun propinsi yang tidak favorable bagi dunia bisnis. Ini dapat dijadikan pintu masuk bagi Pemerintah Propinsi Gorontalo untuk membangun reputasi Pemerintah Daerah yang probisnis. Pemda Propinsi yang memiliki kewenangan sebagai konsekuensi dijalankannya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi penyelenggaraan pemerintaan memberikan ruang bagi propinsi untuk memfasilitasi koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kotamadya. agar secara sinergistik bisa dibangun daya saing daerah. Ini penting untuk mengejar ketinggalan wilayah ini dengan wilayah lainnya.
Sumber daya (resources) dan kemampuan (capabilities) adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Era otonomi daerah telah membuka iklim persaingan yang bermuara pada pembentukan reputasi organisasi pemerintahan daerah. Pemda yang memiliki reputasi baik adalah pemerintah daerah yang berhasil secara terus menerus mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan kemampuan starategisnya sehingga selalu berhasil beradaptasi dengan lingkugan yang berubah.
Dalam era persaingan antar pemerintah daerah, membangun reputasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Reputasi sebagai identitas organisasi, ini mewujud ke dalam perilaku yang direprentasikan melalui kebijakan. Reputasi merupakan jalan untuk menunjukkan sinyal mutu (sign of quality) karena ia menggambarkan hasil proses kompetisi di mana organisasi menunjukkan watak/tabiatnya kepada konstituennya dalam rangka memaksimalkan status ekonomi dan non-ekonominya (sosial). Reputasi pemda pada akhirnya diukur lewat kinerjanya. Paling tidak ada empat pendekatan untuk mengukur kinerja. Pertama lewat goal model yaitu membandingkan kinerja yang ditargetkan dengan kinerja yang berhasil dicapai; yang kedua adalah melalui pendekatan konstituen, ini diukur sejauh mana konstituen itu mendapatkan atau merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah; ketiga yaitu pendekatan system resource diukur dengan sejauh mana kemampuan memenangkan sumber-sumber kritis/penting; dan pendekatan yang keempat adalah pendekatan proses internal yang mengukur kinerja organisasi pemerintahan daerah lewat derajat efektivitas dalam menciptakan proses internal yang sehat.Keunggulan bersaing Pemda Propinsi Gorontalo akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan merumuskan visi-misi dan program untuk mengubah the existing condition ke expected condition.
The existing condition Propinsi Gorontalo adalah: (1) Penyebaran penduduk yang tidak merata; (2) Komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif yang hampir berimbang; (3) Tingkat pendidikan sebagian besar di bawah SLTP (87,78%); (4) Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtra I sangat tinggi (72,14%); (5) Luas lahan pertanian (sawah, tegalan, huma) hanya 11,62% dari total lahan. Produktivitas tanaman padi baru 4,08 ton/ha. Produktivitas tanaman jagung baru 2,15 ton/ha; (6) Beban sektor pertanian sebagai penyedia tenaga kerja sangat besar (34,36% Kabupaten Gorontalo, 32,15% Kabupaten Bulemo); Topografi wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan (kemiringan 0% – 15% sebesar 21,5% untuk kabupaten Gorontalo dan 24,13% untuk kabupaten Buolemo); (7) Terjadi pelambatan laju pertumbuhan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB wilayah Gorontalo sejak 1997 (1997 – 11,36%, 1998 1,24%, 1999 1,15%); (8) PDRB Gorontalo Rp 1,15 juta atau lebih rendah dari PDRB Nasional Rp 1,87 juta pada 1999; (9) Daya tarik investasi rendah baik untuk PMDN maupun PMA.
Untuk membangun keunggulan daya saing, pada era otonomi daerah perlu dirumuskan suatu visi yang jelas bagi pemerintah Gorontalo. Visi yang merupakan representasi cita-cita yang ingin dituju adalah membangun masyarakat Gorontalo yang mandiri, berbudaya Entrepreneur, bersandar pada moralitas agama.
Perwujudan visi itu dilakukan melalui misi yang akan menetapkan prioritasisasi serangkaian tindakan yang berkaitan dengan waktu dan sumber daya. Misi yang diemban oleh pemerintah Propinsi Gorontalo adalah melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, reaktualisasi lembaga-lembaga pemerintah, kemasyarakatan, adat sebagai wahana ke arah terwujudnya entrepreneurial government dan masyarakat yang mandiri.
Serangkaian program harus disusun agar entrepreneurial government dan kemandirian masyarakat bisa diwujudkan. Agenda program yang mendesak adalah mencakup:
Bidang Pemerintahan
* Hardware: mengoptimalkan penggunaan infrastruktur pemerintahan yang sudah ada agar cakupan pelayanan publik meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.
* Humanware: meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Daerah supaya mampu menyelenggarakan entrepreneurial government.
* Software: membangun database sosial, ekonomi, politik, budaya mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat propinsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.
* Menggali sumber-sumber keuangan daerah yang berbasis pada penciptaan peluang berusaha.
Bidang Ekonomi
* Infrastruktur: mendayagunakan dan meningkatkan infrastruktur yang sudah ada untuk memperlancar dan meningkatkan lalulintas manusia dan barang dari dan ke Gorontalo.
* Iklim investasi: mewujudkan kepastian hukum dan rasa aman berusaha, pemberian insentif untuk menarik investasi, promosi potensi daerah, penciptaan lapangan kerja.
* Penguatan kompetensi inti Propinsi Gorontalo yaitu di bidang pertanian (jagung), peternakan (sapi dan kambing) dan perikanan melalui program keterkaitan usaha hulu-hilir dengan menempatkan pemerintah sebagai penggerak utama perekonomian.
* Meningkatkan peran perbankan di daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.
* Pengembangan usaha kecil yang diarahkan pada pembentukan wiraswasta inovatif.
* Mendirikan lembaga keuangan syariah non bank yang memfasilitasi usaha kecil agar mampu mengakses sumber keuangan.
* Membangun kerjasama antar Propinsi melalui interkoneksi pusat pertumbuhan di masing-masing propinsi.
Bidang Kesejahteraan Rakyat
· Mengurangi jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I melalui kebijaksanaanpengembangan masyarakat dan pemberdaayaan ekonomi rumah tangga yang diterjemahkan ke dalam program aksi:
Ø Program Pangan Lestari, suatu program sistem logistik pangan otonom yang dilandasi semangat pemberdayaan petani. Pengelolaanya dilakukan secara swadaya dan swakarsa oleh masyarakat.
Ø Desa Produktif & Inovatif, pengembangan ekonomi pedesaan yang berupa income generating berbasis rumah tangga, dengan menggunakan wahana lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan.
Ø Pengembangan desa nelayan melalui pendekatan gugus kegiatan ekonomi (economic cluster activity) yang kondusif bagi pengembangan industri kemaritiman.
· Meningkatkan kualitas kerukunan dan kesetiakawanan masyarakat dengan mengembangkan toleransi dan budaya demokrasi yang dilandasi moral agama.
Bidang lingkungan hidup
· Membuat kebijakan lingkungan untuk mencegah dan mengatasi banjir, tanah longsor yang diterjemahkan ke dalam program aksi yang terencana, berkesinambungan dan melibatkan partisipasi rakyat.
· Membuat kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya alam (hutan, tambang) berlandaskan pemanfaatan yang lestari (sustainable exploitation) dan memperhatikan neraca lingkungan.
Bidang Budaya & Pariwisata
* Menggali potensi budaya dan adat yang mampu dikonversi menjadi kegiatan ekonomi.
* Menggali dan mengembangkan obyek wisata budaya, spiritual, alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar bisa diarahkan menjadi desa wisata.
Persoalan paling crucial bagi pengembangan reputasi pemerintah daerah adalah dalam menerjemahkan visi ke dalam program yang kemudian diimplementasikan. Program adalah agenda yang terstruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat melalui penyediaan barang-barang publik (public goods). Dari perspektif perilaku organisas para penyelenggara pemerintahan tidak bisa lepas dari ego organisasi. Orang dalam organisasi sering memandang dan meyakini bahwa organisasi itu ada untuk untuk mereka dan memberikan peayann kepada masyarakat bukan sesuatu yang penting bahkan akan dianggap berdampak buruk bagi mereka. Ini adalah sisi negatif dari birokrasi, melayani masyarakat dianggap tidak mulia. Dalam perspektif entrepreneurial government, aparatur daerah adalah pelayan masyarakat yang menyatu dengan kehendak dan jiwa masyarkat. Pegawai Pemda yang merupakan public servant melayani masyarakat lebih dari sekedar client. Public servant ini merupakan bagian dari oneness masyarakatnya yang bertindak altruistik, yaitu melayani dengan penuh cinta kasih. Dari sinilah masyarakat yang dilayani akan menilai reputasi penyelenggara pemerintahan daerah.
Dalam kerangka untuk membangun reputasi organisasi, perlu dibangun kesadaran bahwa organisasi pemerintah daerah adalah merupakan raga, yang harus juga diisi dengan jiwa. Dengan adanya jiwa organisasi (saya cenderung berpandangan bahwa jiwa organisasi yang sesuai adalah jiwa entrepreneurial), dalam konteks untuk meningkatkan daya saing pemda Gorontalo. Dengan adanya jiwa, organisasi pemerintah daerah tidak sekedar berfikir, tetapi tahu dengan merasakan (know with heart). Melalui jiwa organisasi, pemerintah daerah memiliki kepekaan kalbu, dapat mendengar keluhan ketika rakyatnya belum berbisik. Kalbu (heart) akan menjadi arahan kita, dan meningkatkan intensitas pemahaman (understanding) atas kejiwaan masyarakat yang sifatnya laten. Kalbu mengajarkan kepada kita apa yang dipikirkan harus dilakukan. Belajar dengan kalbu bukan berarti menjadi emosional, tetapi mengajarkan pada kita untuk berolah rasa. Jajaran aparatur pemda Gorontalo diharapkan tulus dan sabar untuk mendengar suara kesenyapan, memberikan solusi, mendengarkan lagi, melakukan perbaikan, mendengarkan lagi, dan bergerak maju untuk menjamin bahwa janji yang diikrarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya janji tapi suatu kredibilitas.
Jiwa organisasi ini penting untuk membangun moral melalui penciptaan etika, dalam hal ini etika pemerintahan. Dari sini diharapkan aparatur pemda membudidayakan watak luhur yang ditunjukkan ke dalam tabiat atau perilaku keseharian.
Dirilis: 7 September 2001
KADIN (Kamar Dagang Indonesia) menengarai ada sekitar 1006 peraturan daerah baik Perda Pemerintah Kabupaten/Kotamadya maupun propinsi yang tidak favorable bagi dunia bisnis. Ini dapat dijadikan pintu masuk bagi Pemerintah Propinsi Gorontalo untuk membangun reputasi Pemerintah Daerah yang probisnis. Pemda Propinsi yang memiliki kewenangan sebagai konsekuensi dijalankannya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi penyelenggaraan pemerintaan memberikan ruang bagi propinsi untuk memfasilitasi koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kotamadya. agar secara sinergistik bisa dibangun daya saing daerah. Ini penting untuk mengejar ketinggalan wilayah ini dengan wilayah lainnya.
Sumber daya (resources) dan kemampuan (capabilities) adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Era otonomi daerah telah membuka iklim persaingan yang bermuara pada pembentukan reputasi organisasi pemerintahan daerah. Pemda yang memiliki reputasi baik adalah pemerintah daerah yang berhasil secara terus menerus mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan kemampuan starategisnya sehingga selalu berhasil beradaptasi dengan lingkugan yang berubah.
Dalam era persaingan antar pemerintah daerah, membangun reputasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Reputasi sebagai identitas organisasi, ini mewujud ke dalam perilaku yang direprentasikan melalui kebijakan. Reputasi merupakan jalan untuk menunjukkan sinyal mutu (sign of quality) karena ia menggambarkan hasil proses kompetisi di mana organisasi menunjukkan watak/tabiatnya kepada konstituennya dalam rangka memaksimalkan status ekonomi dan non-ekonominya (sosial). Reputasi pemda pada akhirnya diukur lewat kinerjanya. Paling tidak ada empat pendekatan untuk mengukur kinerja. Pertama lewat goal model yaitu membandingkan kinerja yang ditargetkan dengan kinerja yang berhasil dicapai; yang kedua adalah melalui pendekatan konstituen, ini diukur sejauh mana konstituen itu mendapatkan atau merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah; ketiga yaitu pendekatan system resource diukur dengan sejauh mana kemampuan memenangkan sumber-sumber kritis/penting; dan pendekatan yang keempat adalah pendekatan proses internal yang mengukur kinerja organisasi pemerintahan daerah lewat derajat efektivitas dalam menciptakan proses internal yang sehat.Keunggulan bersaing Pemda Propinsi Gorontalo akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan merumuskan visi-misi dan program untuk mengubah the existing condition ke expected condition.
The existing condition Propinsi Gorontalo adalah: (1) Penyebaran penduduk yang tidak merata; (2) Komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif yang hampir berimbang; (3) Tingkat pendidikan sebagian besar di bawah SLTP (87,78%); (4) Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtra I sangat tinggi (72,14%); (5) Luas lahan pertanian (sawah, tegalan, huma) hanya 11,62% dari total lahan. Produktivitas tanaman padi baru 4,08 ton/ha. Produktivitas tanaman jagung baru 2,15 ton/ha; (6) Beban sektor pertanian sebagai penyedia tenaga kerja sangat besar (34,36% Kabupaten Gorontalo, 32,15% Kabupaten Bulemo); Topografi wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan (kemiringan 0% – 15% sebesar 21,5% untuk kabupaten Gorontalo dan 24,13% untuk kabupaten Buolemo); (7) Terjadi pelambatan laju pertumbuhan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB wilayah Gorontalo sejak 1997 (1997 – 11,36%, 1998 1,24%, 1999 1,15%); (8) PDRB Gorontalo Rp 1,15 juta atau lebih rendah dari PDRB Nasional Rp 1,87 juta pada 1999; (9) Daya tarik investasi rendah baik untuk PMDN maupun PMA.
Untuk membangun keunggulan daya saing, pada era otonomi daerah perlu dirumuskan suatu visi yang jelas bagi pemerintah Gorontalo. Visi yang merupakan representasi cita-cita yang ingin dituju adalah membangun masyarakat Gorontalo yang mandiri, berbudaya Entrepreneur, bersandar pada moralitas agama.
Perwujudan visi itu dilakukan melalui misi yang akan menetapkan prioritasisasi serangkaian tindakan yang berkaitan dengan waktu dan sumber daya. Misi yang diemban oleh pemerintah Propinsi Gorontalo adalah melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, reaktualisasi lembaga-lembaga pemerintah, kemasyarakatan, adat sebagai wahana ke arah terwujudnya entrepreneurial government dan masyarakat yang mandiri.
Serangkaian program harus disusun agar entrepreneurial government dan kemandirian masyarakat bisa diwujudkan. Agenda program yang mendesak adalah mencakup:
Bidang Pemerintahan
* Hardware: mengoptimalkan penggunaan infrastruktur pemerintahan yang sudah ada agar cakupan pelayanan publik meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.
* Humanware: meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Daerah supaya mampu menyelenggarakan entrepreneurial government.
* Software: membangun database sosial, ekonomi, politik, budaya mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat propinsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.
* Menggali sumber-sumber keuangan daerah yang berbasis pada penciptaan peluang berusaha.
Bidang Ekonomi
* Infrastruktur: mendayagunakan dan meningkatkan infrastruktur yang sudah ada untuk memperlancar dan meningkatkan lalulintas manusia dan barang dari dan ke Gorontalo.
* Iklim investasi: mewujudkan kepastian hukum dan rasa aman berusaha, pemberian insentif untuk menarik investasi, promosi potensi daerah, penciptaan lapangan kerja.
* Penguatan kompetensi inti Propinsi Gorontalo yaitu di bidang pertanian (jagung), peternakan (sapi dan kambing) dan perikanan melalui program keterkaitan usaha hulu-hilir dengan menempatkan pemerintah sebagai penggerak utama perekonomian.
* Meningkatkan peran perbankan di daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.
* Pengembangan usaha kecil yang diarahkan pada pembentukan wiraswasta inovatif.
* Mendirikan lembaga keuangan syariah non bank yang memfasilitasi usaha kecil agar mampu mengakses sumber keuangan.
* Membangun kerjasama antar Propinsi melalui interkoneksi pusat pertumbuhan di masing-masing propinsi.
Bidang Kesejahteraan Rakyat
· Mengurangi jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I melalui kebijaksanaanpengembangan masyarakat dan pemberdaayaan ekonomi rumah tangga yang diterjemahkan ke dalam program aksi:
Ø Program Pangan Lestari, suatu program sistem logistik pangan otonom yang dilandasi semangat pemberdayaan petani. Pengelolaanya dilakukan secara swadaya dan swakarsa oleh masyarakat.
Ø Desa Produktif & Inovatif, pengembangan ekonomi pedesaan yang berupa income generating berbasis rumah tangga, dengan menggunakan wahana lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan.
Ø Pengembangan desa nelayan melalui pendekatan gugus kegiatan ekonomi (economic cluster activity) yang kondusif bagi pengembangan industri kemaritiman.
· Meningkatkan kualitas kerukunan dan kesetiakawanan masyarakat dengan mengembangkan toleransi dan budaya demokrasi yang dilandasi moral agama.
Bidang lingkungan hidup
· Membuat kebijakan lingkungan untuk mencegah dan mengatasi banjir, tanah longsor yang diterjemahkan ke dalam program aksi yang terencana, berkesinambungan dan melibatkan partisipasi rakyat.
· Membuat kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya alam (hutan, tambang) berlandaskan pemanfaatan yang lestari (sustainable exploitation) dan memperhatikan neraca lingkungan.
Bidang Budaya & Pariwisata
* Menggali potensi budaya dan adat yang mampu dikonversi menjadi kegiatan ekonomi.
* Menggali dan mengembangkan obyek wisata budaya, spiritual, alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar bisa diarahkan menjadi desa wisata.
Persoalan paling crucial bagi pengembangan reputasi pemerintah daerah adalah dalam menerjemahkan visi ke dalam program yang kemudian diimplementasikan. Program adalah agenda yang terstruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat melalui penyediaan barang-barang publik (public goods). Dari perspektif perilaku organisas para penyelenggara pemerintahan tidak bisa lepas dari ego organisasi. Orang dalam organisasi sering memandang dan meyakini bahwa organisasi itu ada untuk untuk mereka dan memberikan peayann kepada masyarakat bukan sesuatu yang penting bahkan akan dianggap berdampak buruk bagi mereka. Ini adalah sisi negatif dari birokrasi, melayani masyarakat dianggap tidak mulia. Dalam perspektif entrepreneurial government, aparatur daerah adalah pelayan masyarakat yang menyatu dengan kehendak dan jiwa masyarkat. Pegawai Pemda yang merupakan public servant melayani masyarakat lebih dari sekedar client. Public servant ini merupakan bagian dari oneness masyarakatnya yang bertindak altruistik, yaitu melayani dengan penuh cinta kasih. Dari sinilah masyarakat yang dilayani akan menilai reputasi penyelenggara pemerintahan daerah.
Dalam kerangka untuk membangun reputasi organisasi, perlu dibangun kesadaran bahwa organisasi pemerintah daerah adalah merupakan raga, yang harus juga diisi dengan jiwa. Dengan adanya jiwa organisasi (saya cenderung berpandangan bahwa jiwa organisasi yang sesuai adalah jiwa entrepreneurial), dalam konteks untuk meningkatkan daya saing pemda Gorontalo. Dengan adanya jiwa, organisasi pemerintah daerah tidak sekedar berfikir, tetapi tahu dengan merasakan (know with heart). Melalui jiwa organisasi, pemerintah daerah memiliki kepekaan kalbu, dapat mendengar keluhan ketika rakyatnya belum berbisik. Kalbu (heart) akan menjadi arahan kita, dan meningkatkan intensitas pemahaman (understanding) atas kejiwaan masyarakat yang sifatnya laten. Kalbu mengajarkan kepada kita apa yang dipikirkan harus dilakukan. Belajar dengan kalbu bukan berarti menjadi emosional, tetapi mengajarkan pada kita untuk berolah rasa. Jajaran aparatur pemda Gorontalo diharapkan tulus dan sabar untuk mendengar suara kesenyapan, memberikan solusi, mendengarkan lagi, melakukan perbaikan, mendengarkan lagi, dan bergerak maju untuk menjamin bahwa janji yang diikrarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya janji tapi suatu kredibilitas.
Jiwa organisasi ini penting untuk membangun moral melalui penciptaan etika, dalam hal ini etika pemerintahan. Dari sini diharapkan aparatur pemda membudidayakan watak luhur yang ditunjukkan ke dalam tabiat atau perilaku keseharian.
Dirilis: 7 September 2001
Pembangunan 4 Megaproyek di Kota Cilegon Dinilai Tidak Jelas
Posted on November 20, 2007 by ld73
[CILEGON] Pembangunan empat megaproyek di Kota Cilegon yakni proyek pembangunan Pelabuhan Kubangsari di Kecamatan Ciwandan, proyek pembanguna Terminal Terpadu di Merak, Kecamatan Pulomerak, dan pembangunan Pasar Keranggot, dinilai tidak jelas orientasi dan tujuannya bagi kepentingan masyarkat.
Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kecamatan Ciwandan menilai pembangunan empat megaproyek yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon berlindung di bali dalih kepentingan masyarakat namun buktinya tidak jelas. Malah, masyarakat sering terbebani akibat pembangunan tersebut karena dana APBD selalu disedot untuk membiayai proyek itu.
“Hingga saat ini pembangunan yang meguras dana APBD itu belum juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ketua Barisan Angkatan Muda Hasanudin Isbatullah, Selasa (20/11).
Ia menilai pembangunan proyek-proyek yang ada tidak didasari oleh keinginan atau aspirasi masyarakat.
“Proyek pembangunan Pelabuhan Kubangsari tidak ada manfaat yang didapat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi proyek itu merupakan proyek jangka panjang. Pemkot Cilegon selalu berlindung di balik kepentingan masyarakat tetapi faktanya yang diuntungkan malah segelintir orang saja, ,” kata Isbatullah.
Hal senada diungkapkan Ketua Masyarakat Peduli Banten Masa Depan (MPBMD) Mustofa. Ia mengatakan dalam membangun empat mega proyek itu, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan primer masyarakat terlebih dulu.
“Pembangunan Terminal Terpadu Merak tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal, masih persoalan yang lebih penting diperhatikan yakni masalah pendidikan, kesehatan, anak-anak jalanan dan orang-orang miskin,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan Terminal Terpadu Merak saat ini hanya mempersulit keadaan terminal di Pelabuhan Merak. Dan faktanya, terminal itu hanya menjadi pajangan saja.
Sementara itu, tokoh Pemuda Ciwandan Hikmatulloh mengatakan empat megaproyek jangka panjang itu jangan sampai menjadi beban para peminpin setelah Wali kota Aat Safaat yang saat ini memimpin Kota Cilegon.
“Kami meminta Pemkot Cilegon jangan selalu berlindung di balik perilaku-perilaku yang sudah salah,” ujarnya. [elde]
Filed under: Daily News
Dua Kandidat Cukup
Pemilu Kabinet Mahasiswa 2004 hanya mempertandingkan dua kandidat. Persaingan makin ringan
Oleh Ikram Putra
Ruangan Kongres KM-ITB sore itu penuh sesak. Menjelang pukul lima sore, wajah Indra Tertiari Efka -- ketua pemilu raya -- menunjukkan ekspresi cemas. "Coba di-sms lagi calon-calonnya. Bilang lima belas menit lagi jam lima," perintahnya kepada seorang panitia.
Apa pasal?
Ternyata, pukul lima sore adalah batas waktu pengembalian formulir dan syarat bagi mereka yang berminat mengincar tampuk kepemimpinan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Dan hingga lima belas menit terakhir, yang mengembalikan formulir baru satu orang, dari delapan yang mengambil formulir. Kontan hal ini membuat panitia resah. Mereka hanya bisa menunggu. Waktu seakan berjalan lebih lambat di ruangan yang digunakan sebagai sekretariat panitia pemilihan umum KM 2004 itu.
Tunggu punya tunggu, tersiar kabar bahwa empat calon kandidat sudah menyatakan tak akan mengumpulkan berkas, alias mengundurkan diri. Mereka adalah Ahmad Zaki, Dani M, T Reiza, dan Faradiansyah. Panitia pun hanya bisa berharap pada dua calon lagi.
Lima menit lagi pukul lima sore. Walaupun mencoba bersikap santai, Efka tak dapat menyembunyikan kecemasannya. Ia lalu membicarakan langkah yang akan diambil, jika memang akan ada hanya satu calon kandidat. "Semuanya kita pulangkan kepada Kongres. Kita disini kan ibaratnya kuli," katanya.
Pada saat itulah, Oskar P -- seorang calon kandidat -- memasuki ruangan. Setelah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan, ia dinyatakan lulus tahap pendaftaran calon kandidat presiden. Kehadirannya di menit-menit terakhir seakan menghapus kekuatiran panitia. Akhirnya terkumpul dua calon kandidat. Adalah Anas Hanafiah, yang mengembalikan formulir peserta pertama kali. Pukul tiga sore itu, ia sudah melunasi kewajiban pendaftaran.
Seorang calon lagi, Isbatullah, datang terlambat. Kepada Efka, ia meminta perpanjangan waktu, menunggu kelengkapan berkas. Kembali, Efka menyerahkan hal itu kepada Kongres. Ketika Efka-Kongres berbincang, Isbatullah menerima telepon. Setelah itu ia menyatakan mengundurkan diri. "Tandatanganku baru tiga ratus lima puluh," ucapnya singkat.
Setelah melalui proses verifikasi, Anas dan Oskar disahkan menjadi kandidat presiden KM-ITB 2004. Berarti, pada pemilu kali ini hanya ada dua kandidat. Anas pernah aktif di Salman, sedangkan Oskar cukup aktif di Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Visi dan misi mereka pun berbeda. Anas ingin perhatian yang proporsional antara isu intern kampus dan isu nasional, sedangkan Oskar lebih menekankan konsolidasi ke dalam, sebelum menyikapi isu nasional.
Sifat kalem terasa menonjol pada diri Anas. Jarang emosional, apalagi berbicara dengan intonasi tinggi. Mantan ketua Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ini ingin agar mahasiswa memilih seseorang tidak hanya karena keterikatan emosional.
Namun, Anas kurang dikenal massa di luar "lingkungan"nya. Ia juga pernah dituding membawa kepentingan organ ekstra kampus. Tentang peristiwa itu, "Ya saya ambil hikmahnya saja, dan berusaha menjadikan KM lebih aspiratif," tukasnya tenang.
Oskar dikenal cukup merakyat. Kandidat asal Himpunan Mahasiswa Geofisika Meteorologi ini mencita-citakan sebuah KM yang benar-benar menjadi keluarga mahasiswa. Oskar berusaha meningkatkan keakraban atara mahasiswa. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan musik dan kopi sore sebagai kegiatan pertama kali, bila ia terpilih. Mantan anggota kabinet kepengurusan Alga Indria ini merasa kurang pantas bila KM-ITB menyikapi suatu isu nasional, tanpa kebulatan suara mahasiswa tentang hal itu.
Sayang, mimpi yang diusungnya bukanlah hal baru. "Oskar menurut saya mujadul banget, tiap tahun juga begitu," ucap Ahmad Zaki, yang kini menjadi promotor Anas.
Entah karena sosialisasi panitia yang kurang informatif, atau memang apatisme mahasiswa terhadap politik sudah sedemikian parahnya, beberapa kali hearing zona hanya dihadiri sedikit pengunjung. Bahkan seringkali hearing hanya dihadiri tim sukses dan promotor dari masing-masing kandidat. Hearing terpusat di lapangan basket pada Rabu 10 Maret lalu pun bernasib hampir sama.
Untunglah, apatisme itu belum melanda seluruh mahasiswa ITB. Dengan nama Forum Media Kampus untuk Pemilu, beberapa mahasiswa menggagas sebuah media pemantau pemilu. Mereka membagikan selebaran dwiharian, yang memberitakan kejadian terbaru tentang pemilu KM. Sebuah bentuk alternatif sosialisasi, yang berasal dari luar panitia.
Semoga semua berjalan lancar, menuju masa pemungutan suara 23-31 Maret. Dan bila kampanye Anas-Oskar usai, adalah giliran partai politik dan calon anggota DPD berkampanye di Aula Timur ITB, dengan sejuta jargon politiknya... []
Boulevard ITB Edisi 49, Februari 2004
Oleh Ikram Putra
Ruangan Kongres KM-ITB sore itu penuh sesak. Menjelang pukul lima sore, wajah Indra Tertiari Efka -- ketua pemilu raya -- menunjukkan ekspresi cemas. "Coba di-sms lagi calon-calonnya. Bilang lima belas menit lagi jam lima," perintahnya kepada seorang panitia.
Apa pasal?
Ternyata, pukul lima sore adalah batas waktu pengembalian formulir dan syarat bagi mereka yang berminat mengincar tampuk kepemimpinan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Dan hingga lima belas menit terakhir, yang mengembalikan formulir baru satu orang, dari delapan yang mengambil formulir. Kontan hal ini membuat panitia resah. Mereka hanya bisa menunggu. Waktu seakan berjalan lebih lambat di ruangan yang digunakan sebagai sekretariat panitia pemilihan umum KM 2004 itu.
Tunggu punya tunggu, tersiar kabar bahwa empat calon kandidat sudah menyatakan tak akan mengumpulkan berkas, alias mengundurkan diri. Mereka adalah Ahmad Zaki, Dani M, T Reiza, dan Faradiansyah. Panitia pun hanya bisa berharap pada dua calon lagi.
Lima menit lagi pukul lima sore. Walaupun mencoba bersikap santai, Efka tak dapat menyembunyikan kecemasannya. Ia lalu membicarakan langkah yang akan diambil, jika memang akan ada hanya satu calon kandidat. "Semuanya kita pulangkan kepada Kongres. Kita disini kan ibaratnya kuli," katanya.
Pada saat itulah, Oskar P -- seorang calon kandidat -- memasuki ruangan. Setelah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan, ia dinyatakan lulus tahap pendaftaran calon kandidat presiden. Kehadirannya di menit-menit terakhir seakan menghapus kekuatiran panitia. Akhirnya terkumpul dua calon kandidat. Adalah Anas Hanafiah, yang mengembalikan formulir peserta pertama kali. Pukul tiga sore itu, ia sudah melunasi kewajiban pendaftaran.
Seorang calon lagi, Isbatullah, datang terlambat. Kepada Efka, ia meminta perpanjangan waktu, menunggu kelengkapan berkas. Kembali, Efka menyerahkan hal itu kepada Kongres. Ketika Efka-Kongres berbincang, Isbatullah menerima telepon. Setelah itu ia menyatakan mengundurkan diri. "Tandatanganku baru tiga ratus lima puluh," ucapnya singkat.
Setelah melalui proses verifikasi, Anas dan Oskar disahkan menjadi kandidat presiden KM-ITB 2004. Berarti, pada pemilu kali ini hanya ada dua kandidat. Anas pernah aktif di Salman, sedangkan Oskar cukup aktif di Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Visi dan misi mereka pun berbeda. Anas ingin perhatian yang proporsional antara isu intern kampus dan isu nasional, sedangkan Oskar lebih menekankan konsolidasi ke dalam, sebelum menyikapi isu nasional.
Sifat kalem terasa menonjol pada diri Anas. Jarang emosional, apalagi berbicara dengan intonasi tinggi. Mantan ketua Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ini ingin agar mahasiswa memilih seseorang tidak hanya karena keterikatan emosional.
Namun, Anas kurang dikenal massa di luar "lingkungan"nya. Ia juga pernah dituding membawa kepentingan organ ekstra kampus. Tentang peristiwa itu, "Ya saya ambil hikmahnya saja, dan berusaha menjadikan KM lebih aspiratif," tukasnya tenang.
Oskar dikenal cukup merakyat. Kandidat asal Himpunan Mahasiswa Geofisika Meteorologi ini mencita-citakan sebuah KM yang benar-benar menjadi keluarga mahasiswa. Oskar berusaha meningkatkan keakraban atara mahasiswa. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan musik dan kopi sore sebagai kegiatan pertama kali, bila ia terpilih. Mantan anggota kabinet kepengurusan Alga Indria ini merasa kurang pantas bila KM-ITB menyikapi suatu isu nasional, tanpa kebulatan suara mahasiswa tentang hal itu.
Sayang, mimpi yang diusungnya bukanlah hal baru. "Oskar menurut saya mujadul banget, tiap tahun juga begitu," ucap Ahmad Zaki, yang kini menjadi promotor Anas.
Entah karena sosialisasi panitia yang kurang informatif, atau memang apatisme mahasiswa terhadap politik sudah sedemikian parahnya, beberapa kali hearing zona hanya dihadiri sedikit pengunjung. Bahkan seringkali hearing hanya dihadiri tim sukses dan promotor dari masing-masing kandidat. Hearing terpusat di lapangan basket pada Rabu 10 Maret lalu pun bernasib hampir sama.
Untunglah, apatisme itu belum melanda seluruh mahasiswa ITB. Dengan nama Forum Media Kampus untuk Pemilu, beberapa mahasiswa menggagas sebuah media pemantau pemilu. Mereka membagikan selebaran dwiharian, yang memberitakan kejadian terbaru tentang pemilu KM. Sebuah bentuk alternatif sosialisasi, yang berasal dari luar panitia.
Semoga semua berjalan lancar, menuju masa pemungutan suara 23-31 Maret. Dan bila kampanye Anas-Oskar usai, adalah giliran partai politik dan calon anggota DPD berkampanye di Aula Timur ITB, dengan sejuta jargon politiknya... []
Boulevard ITB Edisi 49, Februari 2004
Fakih Tak Lolos Verifikasi
| Radar Banten | ||
| By redaksi | Rabu, 21-Januari-2009, 07:54:29 | |
| ||
| CILEGON – Calon kandidat Ketua Kadin Fakih Usman akhirnya dinyatakan tak lolos verifikasi untuk dapat maju dalam pemilihan Ketua Kadin Cilegon. Fakih terganjal persyaratan administrasi karena dinilai tak memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) selama empat tahun berturut-turut. Malah, menurut Keterangan Ketua SC Mukota Kadin III Cilegon Isbatullah Alibasja, saat pendaftaran Fakih menggunakan KTA-B (kartu anggota Kadin) milik orang lain. Keputusan tidak lolosnya Fakih ini, menurut Isbatullah, merupakan hasil rapat pleno panitia mukota yang digelar Senin (19/1) malam. “Kita sudah verifikasi sesuai AD/ART Kadin serta ketentuan pendaftaran calon kandidat. Di mana KTA-B itu tidak boleh menumpang perusahaan lain, dan kasus ini terjadi pada Fakih Usman,” kata Isbatullah, Senin (20/1). Dengan tidak lolosnya Fakih, maka kandidat Ketua Kadin Cilegon yang akan datang hanya tinggal dua nama, yakni Ali Mujahidin dan Ibrohim Madawi. “Semoga saja kedua kandidat ini bisa membawa perubahan pada organisasi Kadin Cilegon,” ujar Isbatullah. Sementara itu, Fakih Usman ketika dikonfirmasinya mengatakan, sikap SC Mukota Kadin III Cilegon yang tak meloloskannya dalam proses verifikasi sangat tidak relevan dengan ketentuan yang berlaku di organisasi Kadin. “Yang menyatakan lolos atau tidaknya itu forum mukota nanti. Tolong dalam hal ini SC jangan melewati kewenangan yang mereka miliki. SC itu panitia pengarah yang tugasnya menyusun tatib, itu pun disahkannya dalam mukota nanti,” tegasnya. Menyoal kartu keanggotanya yang dipersoalkan SC, Fakih mengatakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dalam KTA-B yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran, saya menjabat wakil direktur di perusahaan tersebut. Dan itu diperbolehkan sesuai aturan Kadin karena yang itu juga termasuk pengurus perusahaan,” katanya. Hal tersebut, menurutnya, juga sesuai dengan surat Kadinda Banten yang dikirimkan ke Kadin Cilegon, Senin (19/1) lalu. “Salinan suratnya saya juga pegang, jadi sudah tidak ada masalah, karena Kadinda Banten juga memperbolehkannya,” ungkapnya. Kepada Radar Banten, Fakih pun berencana akan tetap maju dalam pemilihan Ketua Kadin mendatang. “Saya ini peserta mukota, jadi kita lihat saja nanti dalam forum mukota. Kalau anggota Kadin menghendaki saya maju, saya akan maju, karena forum mukota-lah yang menentukannya,” tegasnya. Sementara itu, pagi kemarin, bertempat di Aula Mapolres Cilegon, tiga calon kandidat Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon periode 2009-2013 yakni Fakih Usman, Ali Mujahidin, dan Ibrohim Madawi menandatangani pakta integritas untuk pelaksanaan mukota damai. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Cilegon AKBP Dwi Gunawan dengan disaksikan Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Djoko Andoko, dan Ketua Kadin Cilegon Sam Rahmat. Dalam kesempatan ini, Kapolres menyatakan pihaknya akan menurunkan 305 personelnya untuk pengamanan pelaksanaan Mukota Kadin Cilegon. “Kita akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup di lokasi mukota yang akan berlangsung di Hotel Permata Krakatau Cilegon Minggu (25/1) mendatang. Sedikitnya ada empat kemungkinan gangguan keamanan yang akan muncul, yakni sabotase, provokasi, pertikaian antar pendukung, serta perusakan fasilitas umum. Mudah-mudahan itu semua tidak terjadi. Karena itu semua pihak diminta untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan. Jika terjadi, kita akan bertindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapolres. Dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Cilegon Sam Rahmat berharap perhelatan Mukota Kadin III Cilegon mendatang dapat berjalan dengan tertib, aman, tanpa kendala. Sam mengatakan, ramainya pemberitaan di media massa menjelang pelaksanaan mukota hanya sebuah dinamika menjelang pemilihan saja. “Sebenarnya tidak ada yang ramai, biasa-biasa saja. Medialah yang meramaikannya. Tapi jika memang ada koreksi dari sana-sini saya anggap sebagai masukan,” kata Sam. Salah satu kandidat calon Ketua Kadin Cilegon, Ali Mujahidin, kepada wartawan mengaku telah mengantongi 100 dukungan suara untuk pemilihan nanti. Ia menargetkan bisa meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 51 persen dari jumlah peserta mukota. “Upayanya terus melakukan ikhtiar. Sebab kita yang menjalaninya, tetapi yang berkehendak Allah SWT,” paparnya. (del/mg-adit) | ||
Jembatan selat sunda segera dibangun
Jembatan selat sunda segera dibangun - jungle - 7 Sep 2008
Menurut rencana, tim khusus yang akan mengurus pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera tersebut. Targetnya sebelum pada akhir 2008 tim ini sudah terbentuk. Pemerintah berencana membentuk tim khusus percepatan pembangunan proyek JSS sebelum akhir 2008.
”Feeling saya tahun ini (pembentukan badan/timnya) sudah selesai. Namanya, apakah bentuknya badan ataupun tim saya nggak tahu. Yang ngurusin Pak Lambok (Deputi Bidang Hukum Setneg),” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S Priatna di Jakarta kemarin.
Menurut Deddy, badan/tim tersebut bertugas menampung setiap usulan serta berbagai permasalahan terkait percepatan pembangunan proyek JSS. Keanggotaan tim bersifat lintas sektoral sesuai banyaknya aspek yang terkait dalam pembangunan itu, seperti Departemen Pekerjaan Umum (PU), PT PLN (Persero), Departemen ESDM, PT KAI, dan Departemen Perhubungan (Dephub).
”Kalau belum ada timnya seperti sekarang, orang kan bingung, Selat Sunda kalau mau ngurus ke siapa perginya? Ke PU? PU kan hanya jembatannya. Padahal, itu ada tol, ada kereta api, ada listrik, gas, dan kawasan. Jadi, itu lintas sektor, lintas departemen,” kata Deddy. Dalam catatan SINDO, pertengahan 2005 Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten sepakat membangun jembatan yang menghubungkan Selat Sunda.
Opsi pembangunan jembatan diambil setelah sebelumnya juga diusulkan pembangunan terowongan Selat Sunda. Pembangunan JSS dilakukan sebagai sarana penghubung alternatif bagi kelancaran transportasi untuk mengirimkan hasil bumi dari Sumatera ke Pulau Jawa. Rencananya JSS bakal dibangun 70 meter di atas permukaan laut dengan lebar 60 meter. Nantinya jalan ini dibagi menjadi enam jalur, yaitu masingmasing dua jalur untuk kereta api, kendaraan roda empat, dan roda dua.
Menurut perhitungan dalam rancangan pembangunan JSS, jembatan yang diyakini bakal memiliki panjang 27,4 km setidaknya memerlukan biaya total mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp93 triliun. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Provinsi Banten Isbatullah Alibasja mengatakan, pihaknya menyambut baik sinyal yang diberikan pusat.
Menurut dia, keberadaan badan/tim penanganan percepatan proyek JSS lintas departemen di tingkat pusat sudah cukup. ”Tapi, kami dari daerah juga siap untuk dilibatkan, guna memudahkan kelancaran proyek tersebut. Tapi, kalau tidak dilibatkan, kami meminta nantinya hasil apapun bisa disosialisasikan ke daerah,” ujar dia.
Isbatullah menambahkan, pembangunan JSS sangat diharapkan bisa segera terealisasi. Sebab, keberadaan JSS akan mampu menyatukan dua kekuatan ekonomi nasional, Jawa, dan Sumatera. Namun, kata dia, pihaknya juga berharap pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegoro realisasinya dipercepat. ”Itu akan makin menyempurnakan, jadi perlu didorong,” kata dia.
Spesifikasi Jembatan :
- Panjang 29 kilometer
- Lebar 60 meter
- Jalan mobil 2 x 3 meter
- Jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 meter
- Double track kereta di tengah
- Lokasi 50 kilometer dari Gunung Krakatau
- Desain tahan gempa dan tsunami
- Melintasi tiga pulau: Prajurit, Sangiang, dan Ular.
- Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km.
- Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang 6--7,5 km.
- Kapasitas maksimum 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari
- Barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4,7 ribu ton per hari
Menurut rencana, tim khusus yang akan mengurus pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera tersebut. Targetnya sebelum pada akhir 2008 tim ini sudah terbentuk. Pemerintah berencana membentuk tim khusus percepatan pembangunan proyek JSS sebelum akhir 2008.
”Feeling saya tahun ini (pembentukan badan/timnya) sudah selesai. Namanya, apakah bentuknya badan ataupun tim saya nggak tahu. Yang ngurusin Pak Lambok (Deputi Bidang Hukum Setneg),” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S Priatna di Jakarta kemarin.
Menurut Deddy, badan/tim tersebut bertugas menampung setiap usulan serta berbagai permasalahan terkait percepatan pembangunan proyek JSS. Keanggotaan tim bersifat lintas sektoral sesuai banyaknya aspek yang terkait dalam pembangunan itu, seperti Departemen Pekerjaan Umum (PU), PT PLN (Persero), Departemen ESDM, PT KAI, dan Departemen Perhubungan (Dephub).
”Kalau belum ada timnya seperti sekarang, orang kan bingung, Selat Sunda kalau mau ngurus ke siapa perginya? Ke PU? PU kan hanya jembatannya. Padahal, itu ada tol, ada kereta api, ada listrik, gas, dan kawasan. Jadi, itu lintas sektor, lintas departemen,” kata Deddy. Dalam catatan SINDO, pertengahan 2005 Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten sepakat membangun jembatan yang menghubungkan Selat Sunda.
Opsi pembangunan jembatan diambil setelah sebelumnya juga diusulkan pembangunan terowongan Selat Sunda. Pembangunan JSS dilakukan sebagai sarana penghubung alternatif bagi kelancaran transportasi untuk mengirimkan hasil bumi dari Sumatera ke Pulau Jawa. Rencananya JSS bakal dibangun 70 meter di atas permukaan laut dengan lebar 60 meter. Nantinya jalan ini dibagi menjadi enam jalur, yaitu masingmasing dua jalur untuk kereta api, kendaraan roda empat, dan roda dua.
Menurut perhitungan dalam rancangan pembangunan JSS, jembatan yang diyakini bakal memiliki panjang 27,4 km setidaknya memerlukan biaya total mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp93 triliun. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Provinsi Banten Isbatullah Alibasja mengatakan, pihaknya menyambut baik sinyal yang diberikan pusat.
Menurut dia, keberadaan badan/tim penanganan percepatan proyek JSS lintas departemen di tingkat pusat sudah cukup. ”Tapi, kami dari daerah juga siap untuk dilibatkan, guna memudahkan kelancaran proyek tersebut. Tapi, kalau tidak dilibatkan, kami meminta nantinya hasil apapun bisa disosialisasikan ke daerah,” ujar dia.
Isbatullah menambahkan, pembangunan JSS sangat diharapkan bisa segera terealisasi. Sebab, keberadaan JSS akan mampu menyatukan dua kekuatan ekonomi nasional, Jawa, dan Sumatera. Namun, kata dia, pihaknya juga berharap pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegoro realisasinya dipercepat. ”Itu akan makin menyempurnakan, jadi perlu didorong,” kata dia.
Spesifikasi Jembatan :
- Panjang 29 kilometer
- Lebar 60 meter
- Jalan mobil 2 x 3 meter
- Jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 meter
- Double track kereta di tengah
- Lokasi 50 kilometer dari Gunung Krakatau
- Desain tahan gempa dan tsunami
- Melintasi tiga pulau: Prajurit, Sangiang, dan Ular.
- Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km.
- Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang 6--7,5 km.
- Kapasitas maksimum 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari
- Barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4,7 ribu ton per hari
Polemik Kepemimpinan Kadin Memanas
CILEGON – Pernyataan Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at yang menuding kepemimpinan Ketua Kadin Cilegon Sam Rahmat inkonstitusional terus menuai polemik.
Setelah Sam Rahmat pada Senin (15/12) lalu menilai pernyataan Aat tak mendasar, giliran sejumlah pengusaha mantan pengurus Kadin Cilegon, Selasa (16/12), menggelar jumpa pers untuk meng-conter pernyataan Sam Rahmat.
Mereka antara lain Arif Rifa’i Madawi dan Ketua Ardin Cilegon Ibrohim Madawi. Selain itu, tampak pula hadir dalam konferensi pers tersebut Al-Gojali Suhaemi atau kerap disapa Alex Putra, mantan Wakil Ketua Kadin Cilegon pertama, periode kepemimpinan Aat Syafa’at. Tak hanya itu, konferensi pers ini juga dihadiri sejumlah aktivis LSM dan OKP di Cilegon, antara lain Ketua AMPI Cilegon Hidayatullah.
Dalam jumpa pers tersebut, Arif Rifa’i mengatakan, seharusnya Sam Rahmat tak perlu gerah dengan pernyataan Walikota yang menyebut kepemimpinannya sebagai Ketua Kadin Cilegon periode 1999-2004 itu inkonstitusional. Lantaran, Arif menilai pasca-peralihan kepemimpinan ketua Kadin dari Aat ke Sam harusnya ditindaklanjuti dengan menggelar kembali musyawarah daerah (Musda) untuk memilih kembali ketua baru. “Namun Musda itu tidak dilakukan kan oleh Sam. Seharusnya, jabatan ketua Kadin setelah Pak Aat jadi Walikota dialihkan ke Pak Alex yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua I dan Sam Rahmat menjabat wakil ketua 2-nya,” kata Arif.
Dijelaskan, jabatan ketua Kadin yang dianggap inkonstitusional oleh Walikota itu adalah saat masa peralihan periode 1999-2004, di mana Sam Rahmat telah mengabaikan mandat untuk menggelar musda. “Kepemimpinannya yang sekarang memang betul diperoleh dengan prosedur benar, dilakukan melalui Musda di Anyer 2005 lalu. Jadi, yang inkonstitusional itu sebenarnya siapa? Dia (Sam Rahmat- red) yang tidak paham aturan organisasi,” pungkas Arif.
Pernyataan ini dibenarkan Alex Putra. Bahkan, Alex menceritakan, ia sendiri yang memberikan berkas peralihan jabatan ketua Kadin Cilegon tersebut kepada Sam Rahmat. Namun, kata Alex, berkas itu tidak diterima langsung oleh Sam karena Sam tidak hadir dalam pertemuan tersebut. “Berkasnya yang menerima malah Pak Sanawiri,” tandas Alek.
Kepada wartawan, Alex mengaku saat itu dapat menerima jabatan ketua Kadin dipegang Sam Rahmat. Karena, saat itu ia pun tercatat sebagai anggota DPRD Cilegon. “Itu mah itung-itung bagi-bagi tugas saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Ibrohim Madawi malah menilai sikap Sam saat ini malah memperburuk citra Kadin. Ini, katanya, terkait dengan masuknya sejumlah aktivis LSM dalam keorganisasian Kadin Cilegon saat ini. “Sam melakukan perombakan pengurus besar-besaran yakni 60 persen pengurus diganti. Tetapi yang mengisinya bukan pengusaha, tapi malah LSM,” tegas Ibrohim.
Pada bagian lain, Ketua AMPI Cilegon Hidayatullah dalam jumpa pers tersebut mengaku ironis melihat polemik yang terjadi saat ini, pasca-digelarnya dialog akbar Walikota, Sabtu (13/12) lalu. “Dialog akbar yang baik justru dipandang sebelah mata oleh sejumlah kelompok. Saya lihat ketidakhadiran mereka itu disengaja untuk pencitraan supaya acara itu (dialog akbar-red) dilihat tidak sukses. Saya sangat menyayangkan ada dialog yang bagus tetapi dianggap tidak bagus,” terangnya.
BANTAH
Sementara itu, Sam Rahmat yang kemarin sore datang ke Radar Banten membantah argumen yang menyatakan bahwa pihaknya harus menggelar musda pasca-peralihan kepemimpinan dari Aat Syafa’at. “Dalam AD/ART Kadin tidak disebutkan saya harus menggelar musda setelah pergantian itu, SK pergantian dari Aat ke saya sendiri tidak menyebutkan harus dilakukan musda, karena SK tersebut merupakan SK pengukuhan sebagai ketua, bukan sebagai Plt,” kata Sam seraya menunjukkan lembaran AD/ART Kadin, khususnya Pasal 36 yang mengatur tentang pergantian antar waktu kepemimpinan Kadin.
Sam menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 36 AD/ART Kadin yang merupakan bagian dari Kepres 16/2006 tentang Kadin disebutkan, bila ketua Kadin berhalangan maka digantikan oleh Wakil Ketua I yang saat itu dijabatnya sendiri. Dalam hal ini Sam juga menunjukan SK No: SKEP/99.000245/VIII/DP-KU yang berkop surat Kadin Jawa Barat yang ditandatangani ketuanya, Jajat Priatna Purwita, tertanggal 9 Agustus 1999.
Pada kesempatan tersebut Sam juga memperlihatkan SK No: SKEP.00.0097/IV/DP-KU dari Kadin Jabar tertanggal 8 April 2000 yang berisi pengangkatannya sebagai ketua Kadin menggantikan Aat. “Dalam SK tersebut juga tak disebutkan saya harus menggelar musda, yang ada saya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya pada Musda Kadin Cilegon 2004 di akhir masa jabatan saya. Dan itu sudah saya lakukan,” tegasnnya. “Jadi kalau Aat bilang kepemimpinan saya inkonstitusional, di mana inkonstitusionalnya. Buktikan dong jangan cuma ngomong saja atau malah memprovokasi begitu,” tambahnya.
Pernyataan lain juga datang dari Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatullah yang juga hadiri mendampingi Sam. “Pernyataan Walikota jelas tidak ada dasarnya. Kalau bicara konstitusional atau tidak dasarnya ketentuan hukum yang berlaku di Kadin, yakni AD/ART. Dan jelas tidak ada dalam AD/ART Kadin yang menyatakan Pak Sam harus menggelar musda pasca-pergantian kepemimpinan setelah Aat. Jadi kalau tidak mengerti aturan hendaknya tak usah bicara soal aturan, apalagi bicara-bicara konstitusi,” tegasnya.
Baik Sam maupun Isbatullah mengaku perlu mengklarifikasi masalah ini lantaran pernyataan Walikota tersebut berdampak terhadap pencitraan Kadin Cilegon secara kelembagaan. “Pernyataan itu harus diluruskan, karena jangan sampai masalah ini malah berdampak terhadap buruknya kondusifitas usaha di Cilegon, karena Kadin merupakan lembaganya para pengusaha dan industri,” kata Isbatullah. “Benar, saya sendiri merasa perlu mengklarifikasi masalah ini karena jangan sampai di akhir masa kepemimpinan saya di Kadin ada persoalan yang belum selesai. Apalagi dampaknya terhadap citra kepemimpinan saya sendiri,” tambah Sam. (del/mg-adit)
Setelah Sam Rahmat pada Senin (15/12) lalu menilai pernyataan Aat tak mendasar, giliran sejumlah pengusaha mantan pengurus Kadin Cilegon, Selasa (16/12), menggelar jumpa pers untuk meng-conter pernyataan Sam Rahmat.
Mereka antara lain Arif Rifa’i Madawi dan Ketua Ardin Cilegon Ibrohim Madawi. Selain itu, tampak pula hadir dalam konferensi pers tersebut Al-Gojali Suhaemi atau kerap disapa Alex Putra, mantan Wakil Ketua Kadin Cilegon pertama, periode kepemimpinan Aat Syafa’at. Tak hanya itu, konferensi pers ini juga dihadiri sejumlah aktivis LSM dan OKP di Cilegon, antara lain Ketua AMPI Cilegon Hidayatullah.
Dalam jumpa pers tersebut, Arif Rifa’i mengatakan, seharusnya Sam Rahmat tak perlu gerah dengan pernyataan Walikota yang menyebut kepemimpinannya sebagai Ketua Kadin Cilegon periode 1999-2004 itu inkonstitusional. Lantaran, Arif menilai pasca-peralihan kepemimpinan ketua Kadin dari Aat ke Sam harusnya ditindaklanjuti dengan menggelar kembali musyawarah daerah (Musda) untuk memilih kembali ketua baru. “Namun Musda itu tidak dilakukan kan oleh Sam. Seharusnya, jabatan ketua Kadin setelah Pak Aat jadi Walikota dialihkan ke Pak Alex yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua I dan Sam Rahmat menjabat wakil ketua 2-nya,” kata Arif.
Dijelaskan, jabatan ketua Kadin yang dianggap inkonstitusional oleh Walikota itu adalah saat masa peralihan periode 1999-2004, di mana Sam Rahmat telah mengabaikan mandat untuk menggelar musda. “Kepemimpinannya yang sekarang memang betul diperoleh dengan prosedur benar, dilakukan melalui Musda di Anyer 2005 lalu. Jadi, yang inkonstitusional itu sebenarnya siapa? Dia (Sam Rahmat- red) yang tidak paham aturan organisasi,” pungkas Arif.
Pernyataan ini dibenarkan Alex Putra. Bahkan, Alex menceritakan, ia sendiri yang memberikan berkas peralihan jabatan ketua Kadin Cilegon tersebut kepada Sam Rahmat. Namun, kata Alex, berkas itu tidak diterima langsung oleh Sam karena Sam tidak hadir dalam pertemuan tersebut. “Berkasnya yang menerima malah Pak Sanawiri,” tandas Alek.
Kepada wartawan, Alex mengaku saat itu dapat menerima jabatan ketua Kadin dipegang Sam Rahmat. Karena, saat itu ia pun tercatat sebagai anggota DPRD Cilegon. “Itu mah itung-itung bagi-bagi tugas saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Ibrohim Madawi malah menilai sikap Sam saat ini malah memperburuk citra Kadin. Ini, katanya, terkait dengan masuknya sejumlah aktivis LSM dalam keorganisasian Kadin Cilegon saat ini. “Sam melakukan perombakan pengurus besar-besaran yakni 60 persen pengurus diganti. Tetapi yang mengisinya bukan pengusaha, tapi malah LSM,” tegas Ibrohim.
Pada bagian lain, Ketua AMPI Cilegon Hidayatullah dalam jumpa pers tersebut mengaku ironis melihat polemik yang terjadi saat ini, pasca-digelarnya dialog akbar Walikota, Sabtu (13/12) lalu. “Dialog akbar yang baik justru dipandang sebelah mata oleh sejumlah kelompok. Saya lihat ketidakhadiran mereka itu disengaja untuk pencitraan supaya acara itu (dialog akbar-red) dilihat tidak sukses. Saya sangat menyayangkan ada dialog yang bagus tetapi dianggap tidak bagus,” terangnya.
BANTAH
Sementara itu, Sam Rahmat yang kemarin sore datang ke Radar Banten membantah argumen yang menyatakan bahwa pihaknya harus menggelar musda pasca-peralihan kepemimpinan dari Aat Syafa’at. “Dalam AD/ART Kadin tidak disebutkan saya harus menggelar musda setelah pergantian itu, SK pergantian dari Aat ke saya sendiri tidak menyebutkan harus dilakukan musda, karena SK tersebut merupakan SK pengukuhan sebagai ketua, bukan sebagai Plt,” kata Sam seraya menunjukkan lembaran AD/ART Kadin, khususnya Pasal 36 yang mengatur tentang pergantian antar waktu kepemimpinan Kadin.
Sam menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 36 AD/ART Kadin yang merupakan bagian dari Kepres 16/2006 tentang Kadin disebutkan, bila ketua Kadin berhalangan maka digantikan oleh Wakil Ketua I yang saat itu dijabatnya sendiri. Dalam hal ini Sam juga menunjukan SK No: SKEP/99.000245/VIII/DP-KU yang berkop surat Kadin Jawa Barat yang ditandatangani ketuanya, Jajat Priatna Purwita, tertanggal 9 Agustus 1999.
Pada kesempatan tersebut Sam juga memperlihatkan SK No: SKEP.00.0097/IV/DP-KU dari Kadin Jabar tertanggal 8 April 2000 yang berisi pengangkatannya sebagai ketua Kadin menggantikan Aat. “Dalam SK tersebut juga tak disebutkan saya harus menggelar musda, yang ada saya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya pada Musda Kadin Cilegon 2004 di akhir masa jabatan saya. Dan itu sudah saya lakukan,” tegasnnya. “Jadi kalau Aat bilang kepemimpinan saya inkonstitusional, di mana inkonstitusionalnya. Buktikan dong jangan cuma ngomong saja atau malah memprovokasi begitu,” tambahnya.
Pernyataan lain juga datang dari Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatullah yang juga hadiri mendampingi Sam. “Pernyataan Walikota jelas tidak ada dasarnya. Kalau bicara konstitusional atau tidak dasarnya ketentuan hukum yang berlaku di Kadin, yakni AD/ART. Dan jelas tidak ada dalam AD/ART Kadin yang menyatakan Pak Sam harus menggelar musda pasca-pergantian kepemimpinan setelah Aat. Jadi kalau tidak mengerti aturan hendaknya tak usah bicara soal aturan, apalagi bicara-bicara konstitusi,” tegasnya.
Baik Sam maupun Isbatullah mengaku perlu mengklarifikasi masalah ini lantaran pernyataan Walikota tersebut berdampak terhadap pencitraan Kadin Cilegon secara kelembagaan. “Pernyataan itu harus diluruskan, karena jangan sampai masalah ini malah berdampak terhadap buruknya kondusifitas usaha di Cilegon, karena Kadin merupakan lembaganya para pengusaha dan industri,” kata Isbatullah. “Benar, saya sendiri merasa perlu mengklarifikasi masalah ini karena jangan sampai di akhir masa kepemimpinan saya di Kadin ada persoalan yang belum selesai. Apalagi dampaknya terhadap citra kepemimpinan saya sendiri,” tambah Sam. (del/mg-adit)
Bicara Fakta Pembangunan Cilegon, Pemuda Muhammadiyah Dihajar Kroni Walikota
sumber: www.suarabanten.com
Jum'at, 9 May 2008 |
Oleh: Yusvin Karuyan
CILEGON - Muhamad Tahyar, Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Cilegon mengalami penganiayaan, Kamis (8/5/2008), setelah menjadi nara sumber dalam diskusi panel pemuda yang mengkritisi pembangunan di Kota Cilegon.Tahyar memastikan penganiayanya merupakan keluarga atau kroni Walikota Cilegon.
Tahyar mengemukakan, penganiayaan itu dilakukan Rahmat Pelor yang diduga masih kerabat atau kroni Aat Syafaat, Walikota Cilegon. Peristiwa pemukulan ini berawal dari dia menghadiri acara sosialisasi kependudukuan berkaitan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006. Tahyar memang menjabat Ketua RT 05/06 Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis (8/5/2008).
Setelah acara Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Cilegon itu rampung, Tahyar bergegas ke luar ruangan untuk pulang. Saat berada di luar ruang kantor Kecamatan Jombang, tiba-tiba mantan anggota KPUD Cilegon ini didatangi oleh Rahmat Peor, dan langsung mendaratkan pukulan.
Pemukulan saya oleh keluarga Aat (Walikota Cilegon), Rahmat Peor. Usai acara di kecamatan, ketika sedang berada di teras, dia datang dan langsung memukul saya, sambil mengatakan jangan macem-macem di Cilegon. Mertua kamu itu, pak Hambasi Abdullah tidak tahu balas budi dan trima kasih kepada pak Aat, ujar M Tahyar.
Lanjutnya, Rahmat Peor kembali mau mengulangi perbuatan tersebut, namun berhasil dilerai oleh Lurah Pangung Rawi, Dai Darmawan. Selanjutnya, M Tahyar pergi menggunakan sepeda motor meninggal kantor Kecamatan Jombang.
Setelah pemukulan tersebut, saya lalu menghubungi keluarga saya via telepon seluler. Kejadian itu juga langsung saya laporkan via telepon kepada Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKp Ade Kusnadi. Beruntung, aksi itu diketahui warga yang hadir dalam acara tersebut, katanya.
Atas insiden pemukulan itu, M Tahyar didampingi Irfan Maulidi (kakaknya yang juga Ketua DPW PKS Banten) serta sejumlah rekan-rekannya kemudian melaporkan pemukulan tersebut ke Mapolres Cilegon. Hasil visum Rumah sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon menyatakan, tahyar mengalami luka memar pada bagian pipi kirinya.
Kepada sejumlah wartawan saat ditemui di Mapolres Cilegon, M Tahyar mengatakan, akan melakukan gugatan hukum atas kejadian tersebut. Dia mengaku tidak menerima perlakuan kasar yang dilakukan Rahmat Pelor. Menurutnya, pemukulan yang dilakukan Rahmat itu adalah sebuah teror, sekaligus intimidasi kebebasan berdemokrasi. Hal itu menunjukan bahwa proses demokrasi di Cilegon tak berjalan dengan baik.
Saya datang ke acara itu undangan resmi saya sebagai Ketua RT. Dan, saya hanya mengkritisi apa yang terjadi di Kota Cilegon. Dan itu adalah sebuahdemokrasi. Pemukulan ini, bagi saya, ini adalah pemberangusan demokrasi, ujarnya, seraya mendesak pihak kepolisian agar pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku.
Irfan mengaku, pihaknya akan memperkarakan kejadian tersebut ke jalur hukum. Sebab, menurutnya, hal itu sebuah pengekangan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Masalah beda pendapat itu sah-saha dalam berdemokrasi. Nggak perlu pakai kekerasan seperti ini, tandasnya.
Sementara ditempat terpisah, Walikota Cilegon, Aat Syafaat mengatakan, M Tahyar dinilai sebagai barisan sakit hati yang kecewa karena gagal masuk tim seleksi anggota KPUD Cilegon. Oleh sebab itu Aat mengajak kepada masyarakat tidak meladeni dan mengacuhkan pernyataan Tahyar, karena dinilai hanya akan memperkeruh suasana Cilegon.
Saya himbau masyarakat jangan terpancing. Ucapannya nggak nyambung, bicara pembangunan hotel uangnya darimana. Saya siap berdiskusi dengan mereka, tegas Walikota saat memberikan paparan pada acara talk show peningkatan wawasan kebangsaan di Rumah Makan Umi, Kelurahan Kepuh, Ciwandan.
Organisasi Pemuda
Menyusul laporan pemukulan yang menimpa seorang aktivis pemuda di Kota Baja itu, puluhan mahasiswa serta elemen pemuda dan LSM/OKP dari berbagai organisasi di Kota Cilegon mendatangi Mapolres Cilegon. Sebagai aksi solidaritas, mereka menunggu proses pembuatan BAP Muhammad Tahyar di ruangan Satreskrim Polres Cilegon. Mahasiswa terdiri dari BEM se-Kota Cilegon, PMII, IMM, KAMMI, FAM dan BEM FT Untirta.
Kami menyesalkan tindak kekerasan yang terjadi terhadap senior kami Bang Tahyar. Bagi kami Bang Tahyar merupakan sosok aktivis kritis, namun selalu ditanggapi tidak elegan oleh kubu-kubu walikota. Kami berharap polisi menindaklanjuti masalah ini, pinta Ketua BEM FT Untirta, Ahmed, selaku koordinator mahasiswa tersebut.
Sementara, Sekjen Poros Pemuda Banten, Rudi Hermawan, menyatakan, Wali Kota Cilegon, Tb. Aat Syafa`at telah gagal membangun proses demokrasi di Kota Cilegon. Pasalnya, kata Rudi, telah terjadi paradoksal terhadap proses demokrasi. “Contohnya adalah adanya kubu tandingan dan intimidasi setiap kali mahasiswa melakukan aksi mengkritik pemerintah, serta kekerasan terhadap aktivis. Jadi jika bicara Banten, Cilegon merupakan daerah yang paling kronis memiliki penyakit demokrasi. Pandeglang dan Lebak saja bisa menanggapi dengan dingin adanya kritikan-kritikan, jelasnya.
Sebelumnya, pada pelaksanaan kegiatan Diskusi Panel Kepemudaan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cilegon di Gedung DPRD Kota Cilegon, Sabtu (3/5) lalu, berlangsung ricuh. Bentrokan fisik nyaris terjadi ketika salah seorang perwakilan elemen pemuda pendukung pemerintah (Pro Pembangunan) mendorong salah seorang perwakilan pemuda pro perubahan yang melakukan interupsi saat adu argumen berlangsung.
Awalnya, kegiatan diskusi yang dibuka Sekda Kota Cilegon, Edi Ariadi berlangsung tertib. Pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon, Achyadi Sanusi, yang mewakili elemen pemuda pro pembangunan.
Sementara Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Cilegon, Mohamad Tahyar menjadi pembicara, mewakili elemen pemuda Pro Perubahan. Sementara HMI sebagai lembaga independen diwakilkan oleh Mantan Ketua HMI Cilegon dan Fungsionaris Pengurus Besar HMI, Rahmat Fikri.
Pada saat diskusi berlangsung kedua kubu saling menyampaikan pendapatnya masing-masing kepada audiens dengan lancar. Situasi mulai memanas ketika salah satu kubu yang mewakili elemen pemuda menyampaikan perbedaaan pendapat. Kericuhan bermula ketika Wandi, selaku pengurus KNPI Kota Cilegon melakukan interupsi saat Ketua PM Kota Cilegon, M. Tahyar yang juga sebagai pembicara memaparkan sejumlah data dan materi diskusi.
Usulan interupsi dari Wandi yang mewakili elemen Pro Pembangunan tersebut disanggah oleh Isbatullah Alibasja, selaku perwakilan dari elemen pemuda Pro Perubahan. Ketika itu, Isbatullah meminta moderator agar bisa dengan tegas mengkondisikan forum diskusi tersebut, agar di antara dua kubu tidak mengganggu jalannya diskusi.
Permintaan Isbat kepada moderator tersebut rupanya mengundang reaksi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cilegon, Arif Madawi yang turut serta dalam diskusi tersebut. Ketika itu, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon itu tiba-tiba mendorong tubuh Isbatullah Alibasja yang meminta ketegasan moderator diskusi tersebut.
Mendapat perlakukan seperti itu Isbatullah membalas mendorong tubuh wakil rakyat yang juga pengusaha itu. Akhirnya kericuhan pun terjadi, bahkan nyaris terjadi baku hantam. Saya cuma meminta kepada moderator agar tegas mengkondisikan forum diskusi ini Akan tetapi kenapa tiba-tiba Arif Madawi mendorong tubuh saya. Saya akhirnya balas mendorong dia, kata Isbatullah, saat mempertegas peristiwa awal kericuhan tersebut.
Lanjut dia, ada salah seorang yang diduga preman mencoba mengancam dan mengintimidasi dirinya. Kemungkinan, kata Isbath, kubu Pro Pembangunan tidak senang karena sebelumnyasempat menyampaikan data-data fakta kondisi ekonomi di Kota Cilegon.
Menurut data BPS tahun 2004-2007 jumlah kemiskinan di Kota Cilegon meningkat sebesar 25%. Angka rasio gini (ketimpangan ekonomi-red) tahun 2005 sebesar 0,5 %. Angka rasio gini di Cilegon paling tinggi di Provinsi Banten.
Sementara skala rasio gini dari 0-1, semakin mendekati angka 1, sehingga semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi. Artinya masalah ketimpangan ekonomi di Kota Cilegon begitu exist dan ini merupakan masalah yang dikedepankan pemda. Ini fakta bukan provokasi, ujar Isbatullah dalam diskusi sebelum kericuhan terjadi.
Kata Isbat, fakta juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen belum dipenuhi oleh Pemkot Cilegon, sehingga penobatan Aat Syafaat sebagai Bapak Pendidikan patut dipertanyakan. Menurut dia, data yang disampaikan oleh dirinya adalah fakta, bukan opini atau bentuk provokasi.
Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan tindakan anarkis seperti itu. Ini merupakan preseden buruk bagi proses demokratisasi di Kota Cilegon, kata Isbat. Sejumlah elemen pemuda yang menyayangkan adanya insiden tersebut pun langsung meninggalkan acara diskusi. Salah satunya adalah Ketua Aliansi LSM Peduli Cilegon, Erick Rebi`in yang merupakan bagian dari elemen pemuda Pro Perubahan.
Erick mengaku menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak bisa menjaga wibawa demokrasi. “Ini perlu menjadi catatan bagi seluruh masyarakat Cilegon, bahwa sebagai wakil rakyat saja tidak bisa membawa iklim demokrasi. Akan tetapi malah sebaliknya, dia mencederai proses demokrasi, ujar Erick, sambil meninggalkan ruangan diskusi.
Sebelumnya dalam diskusi, Ketua PM Cilegon, M. Tahyar, makalah diskusinya mengangkat tema Persepsi dan Konsepsi Pemuda dalam Partisipasi Otda Untuk Mendesak Perubahan di Cilegon. Dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktrur yang dilakukan Pemkot Cilegon dinilai belum pantas. Sebab, kata dia, masyarakat Cilegon belum dapat menerima perubahan dan merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan.
Seharusnya pemerintah daerah mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia. Sebab itulah peran pemuda sangat dinanti untuk memikirkan Cilegon ke depan, yaitu dengan cara banyak bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pemuda juga harus berani menentukan sikap dan tidak berfikir pragmatis, pintanya.
Ia mengungkapkan, tingginya angka pengangguran akibat industri yang ada di Kota Baja semakin tahun tidak mengalami perubahan berarti. Menurut Tahyar, hal ini disebabkan karena inisiatif dari program sektor riil sepenuhnya berasal dari skema penjajahan gaya baru dari kapitalis imperialis otoritas penguasa di Cilegon saat ini.
Konsepsi dan persepsi yang berbeda tidak bisa dipaksakan sama di lingkungan heterogen Cilegon. Jadi ketika kita berbeda pendapat, jangan tersinggung dan tidak harus adu fisik melainkan harus duduk bersama, berdiskusi intelektual bersama membangun Kota Cilegon ke depan, ujarnya. (nr)
Jum'at, 9 May 2008 |
Oleh: Yusvin Karuyan
CILEGON - Muhamad Tahyar, Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Cilegon mengalami penganiayaan, Kamis (8/5/2008), setelah menjadi nara sumber dalam diskusi panel pemuda yang mengkritisi pembangunan di Kota Cilegon.Tahyar memastikan penganiayanya merupakan keluarga atau kroni Walikota Cilegon.
Tahyar mengemukakan, penganiayaan itu dilakukan Rahmat Pelor yang diduga masih kerabat atau kroni Aat Syafaat, Walikota Cilegon. Peristiwa pemukulan ini berawal dari dia menghadiri acara sosialisasi kependudukuan berkaitan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006. Tahyar memang menjabat Ketua RT 05/06 Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis (8/5/2008).
Setelah acara Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Cilegon itu rampung, Tahyar bergegas ke luar ruangan untuk pulang. Saat berada di luar ruang kantor Kecamatan Jombang, tiba-tiba mantan anggota KPUD Cilegon ini didatangi oleh Rahmat Peor, dan langsung mendaratkan pukulan.
Pemukulan saya oleh keluarga Aat (Walikota Cilegon), Rahmat Peor. Usai acara di kecamatan, ketika sedang berada di teras, dia datang dan langsung memukul saya, sambil mengatakan jangan macem-macem di Cilegon. Mertua kamu itu, pak Hambasi Abdullah tidak tahu balas budi dan trima kasih kepada pak Aat, ujar M Tahyar.
Lanjutnya, Rahmat Peor kembali mau mengulangi perbuatan tersebut, namun berhasil dilerai oleh Lurah Pangung Rawi, Dai Darmawan. Selanjutnya, M Tahyar pergi menggunakan sepeda motor meninggal kantor Kecamatan Jombang.
Setelah pemukulan tersebut, saya lalu menghubungi keluarga saya via telepon seluler. Kejadian itu juga langsung saya laporkan via telepon kepada Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKp Ade Kusnadi. Beruntung, aksi itu diketahui warga yang hadir dalam acara tersebut, katanya.
Atas insiden pemukulan itu, M Tahyar didampingi Irfan Maulidi (kakaknya yang juga Ketua DPW PKS Banten) serta sejumlah rekan-rekannya kemudian melaporkan pemukulan tersebut ke Mapolres Cilegon. Hasil visum Rumah sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon menyatakan, tahyar mengalami luka memar pada bagian pipi kirinya.
Kepada sejumlah wartawan saat ditemui di Mapolres Cilegon, M Tahyar mengatakan, akan melakukan gugatan hukum atas kejadian tersebut. Dia mengaku tidak menerima perlakuan kasar yang dilakukan Rahmat Pelor. Menurutnya, pemukulan yang dilakukan Rahmat itu adalah sebuah teror, sekaligus intimidasi kebebasan berdemokrasi. Hal itu menunjukan bahwa proses demokrasi di Cilegon tak berjalan dengan baik.
Saya datang ke acara itu undangan resmi saya sebagai Ketua RT. Dan, saya hanya mengkritisi apa yang terjadi di Kota Cilegon. Dan itu adalah sebuahdemokrasi. Pemukulan ini, bagi saya, ini adalah pemberangusan demokrasi, ujarnya, seraya mendesak pihak kepolisian agar pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku.
Irfan mengaku, pihaknya akan memperkarakan kejadian tersebut ke jalur hukum. Sebab, menurutnya, hal itu sebuah pengekangan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Masalah beda pendapat itu sah-saha dalam berdemokrasi. Nggak perlu pakai kekerasan seperti ini, tandasnya.
Sementara ditempat terpisah, Walikota Cilegon, Aat Syafaat mengatakan, M Tahyar dinilai sebagai barisan sakit hati yang kecewa karena gagal masuk tim seleksi anggota KPUD Cilegon. Oleh sebab itu Aat mengajak kepada masyarakat tidak meladeni dan mengacuhkan pernyataan Tahyar, karena dinilai hanya akan memperkeruh suasana Cilegon.
Saya himbau masyarakat jangan terpancing. Ucapannya nggak nyambung, bicara pembangunan hotel uangnya darimana. Saya siap berdiskusi dengan mereka, tegas Walikota saat memberikan paparan pada acara talk show peningkatan wawasan kebangsaan di Rumah Makan Umi, Kelurahan Kepuh, Ciwandan.
Organisasi Pemuda
Menyusul laporan pemukulan yang menimpa seorang aktivis pemuda di Kota Baja itu, puluhan mahasiswa serta elemen pemuda dan LSM/OKP dari berbagai organisasi di Kota Cilegon mendatangi Mapolres Cilegon. Sebagai aksi solidaritas, mereka menunggu proses pembuatan BAP Muhammad Tahyar di ruangan Satreskrim Polres Cilegon. Mahasiswa terdiri dari BEM se-Kota Cilegon, PMII, IMM, KAMMI, FAM dan BEM FT Untirta.
Kami menyesalkan tindak kekerasan yang terjadi terhadap senior kami Bang Tahyar. Bagi kami Bang Tahyar merupakan sosok aktivis kritis, namun selalu ditanggapi tidak elegan oleh kubu-kubu walikota. Kami berharap polisi menindaklanjuti masalah ini, pinta Ketua BEM FT Untirta, Ahmed, selaku koordinator mahasiswa tersebut.
Sementara, Sekjen Poros Pemuda Banten, Rudi Hermawan, menyatakan, Wali Kota Cilegon, Tb. Aat Syafa`at telah gagal membangun proses demokrasi di Kota Cilegon. Pasalnya, kata Rudi, telah terjadi paradoksal terhadap proses demokrasi. “Contohnya adalah adanya kubu tandingan dan intimidasi setiap kali mahasiswa melakukan aksi mengkritik pemerintah, serta kekerasan terhadap aktivis. Jadi jika bicara Banten, Cilegon merupakan daerah yang paling kronis memiliki penyakit demokrasi. Pandeglang dan Lebak saja bisa menanggapi dengan dingin adanya kritikan-kritikan, jelasnya.
Sebelumnya, pada pelaksanaan kegiatan Diskusi Panel Kepemudaan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cilegon di Gedung DPRD Kota Cilegon, Sabtu (3/5) lalu, berlangsung ricuh. Bentrokan fisik nyaris terjadi ketika salah seorang perwakilan elemen pemuda pendukung pemerintah (Pro Pembangunan) mendorong salah seorang perwakilan pemuda pro perubahan yang melakukan interupsi saat adu argumen berlangsung.
Awalnya, kegiatan diskusi yang dibuka Sekda Kota Cilegon, Edi Ariadi berlangsung tertib. Pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon, Achyadi Sanusi, yang mewakili elemen pemuda pro pembangunan.
Sementara Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Cilegon, Mohamad Tahyar menjadi pembicara, mewakili elemen pemuda Pro Perubahan. Sementara HMI sebagai lembaga independen diwakilkan oleh Mantan Ketua HMI Cilegon dan Fungsionaris Pengurus Besar HMI, Rahmat Fikri.
Pada saat diskusi berlangsung kedua kubu saling menyampaikan pendapatnya masing-masing kepada audiens dengan lancar. Situasi mulai memanas ketika salah satu kubu yang mewakili elemen pemuda menyampaikan perbedaaan pendapat. Kericuhan bermula ketika Wandi, selaku pengurus KNPI Kota Cilegon melakukan interupsi saat Ketua PM Kota Cilegon, M. Tahyar yang juga sebagai pembicara memaparkan sejumlah data dan materi diskusi.
Usulan interupsi dari Wandi yang mewakili elemen Pro Pembangunan tersebut disanggah oleh Isbatullah Alibasja, selaku perwakilan dari elemen pemuda Pro Perubahan. Ketika itu, Isbatullah meminta moderator agar bisa dengan tegas mengkondisikan forum diskusi tersebut, agar di antara dua kubu tidak mengganggu jalannya diskusi.
Permintaan Isbat kepada moderator tersebut rupanya mengundang reaksi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cilegon, Arif Madawi yang turut serta dalam diskusi tersebut. Ketika itu, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon itu tiba-tiba mendorong tubuh Isbatullah Alibasja yang meminta ketegasan moderator diskusi tersebut.
Mendapat perlakukan seperti itu Isbatullah membalas mendorong tubuh wakil rakyat yang juga pengusaha itu. Akhirnya kericuhan pun terjadi, bahkan nyaris terjadi baku hantam. Saya cuma meminta kepada moderator agar tegas mengkondisikan forum diskusi ini Akan tetapi kenapa tiba-tiba Arif Madawi mendorong tubuh saya. Saya akhirnya balas mendorong dia, kata Isbatullah, saat mempertegas peristiwa awal kericuhan tersebut.
Lanjut dia, ada salah seorang yang diduga preman mencoba mengancam dan mengintimidasi dirinya. Kemungkinan, kata Isbath, kubu Pro Pembangunan tidak senang karena sebelumnyasempat menyampaikan data-data fakta kondisi ekonomi di Kota Cilegon.
Menurut data BPS tahun 2004-2007 jumlah kemiskinan di Kota Cilegon meningkat sebesar 25%. Angka rasio gini (ketimpangan ekonomi-red) tahun 2005 sebesar 0,5 %. Angka rasio gini di Cilegon paling tinggi di Provinsi Banten.
Sementara skala rasio gini dari 0-1, semakin mendekati angka 1, sehingga semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi. Artinya masalah ketimpangan ekonomi di Kota Cilegon begitu exist dan ini merupakan masalah yang dikedepankan pemda. Ini fakta bukan provokasi, ujar Isbatullah dalam diskusi sebelum kericuhan terjadi.
Kata Isbat, fakta juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen belum dipenuhi oleh Pemkot Cilegon, sehingga penobatan Aat Syafaat sebagai Bapak Pendidikan patut dipertanyakan. Menurut dia, data yang disampaikan oleh dirinya adalah fakta, bukan opini atau bentuk provokasi.
Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan tindakan anarkis seperti itu. Ini merupakan preseden buruk bagi proses demokratisasi di Kota Cilegon, kata Isbat. Sejumlah elemen pemuda yang menyayangkan adanya insiden tersebut pun langsung meninggalkan acara diskusi. Salah satunya adalah Ketua Aliansi LSM Peduli Cilegon, Erick Rebi`in yang merupakan bagian dari elemen pemuda Pro Perubahan.
Erick mengaku menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak bisa menjaga wibawa demokrasi. “Ini perlu menjadi catatan bagi seluruh masyarakat Cilegon, bahwa sebagai wakil rakyat saja tidak bisa membawa iklim demokrasi. Akan tetapi malah sebaliknya, dia mencederai proses demokrasi, ujar Erick, sambil meninggalkan ruangan diskusi.
Sebelumnya dalam diskusi, Ketua PM Cilegon, M. Tahyar, makalah diskusinya mengangkat tema Persepsi dan Konsepsi Pemuda dalam Partisipasi Otda Untuk Mendesak Perubahan di Cilegon. Dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktrur yang dilakukan Pemkot Cilegon dinilai belum pantas. Sebab, kata dia, masyarakat Cilegon belum dapat menerima perubahan dan merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan.
Seharusnya pemerintah daerah mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia. Sebab itulah peran pemuda sangat dinanti untuk memikirkan Cilegon ke depan, yaitu dengan cara banyak bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pemuda juga harus berani menentukan sikap dan tidak berfikir pragmatis, pintanya.
Ia mengungkapkan, tingginya angka pengangguran akibat industri yang ada di Kota Baja semakin tahun tidak mengalami perubahan berarti. Menurut Tahyar, hal ini disebabkan karena inisiatif dari program sektor riil sepenuhnya berasal dari skema penjajahan gaya baru dari kapitalis imperialis otoritas penguasa di Cilegon saat ini.
Konsepsi dan persepsi yang berbeda tidak bisa dipaksakan sama di lingkungan heterogen Cilegon. Jadi ketika kita berbeda pendapat, jangan tersinggung dan tidak harus adu fisik melainkan harus duduk bersama, berdiskusi intelektual bersama membangun Kota Cilegon ke depan, ujarnya. (nr)
Kasus Korupsi Cilegon : Giliran Sekwan Diperiksa Kejaksaan
By redaksi Radar Banten
CILEGON – Pengusutan kasus honorarium ganda di DPRD Cilegon terus dilakukan. Setelah meminta keterangan Sekda Cilegon Edi Ariadi, Kejari Cilegon, Kamis (5/2), meminta keterangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Cilegon Hariyoto AS.
Hariyoto datang memenuhi panggilan kejaksaan sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai mobil dinas Kijang Innova nomor polisi A 25 U bersama sopirnya. Hariyoto datang didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Cilegon Unin Sutaryadi serta Kasubag Rumah Tangga DPRD Cilegon Sudayat yang menggunakan mobil bernomor polisi A 460 U.
Setibanya di Kantor Kejari Cilegon, Hariyoto langsung memasuki ruang Kasubsi Penuntutan dan diperiksa oleh Jaksa Marolop Pandiangan. Hariyoto diperiksa mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan 14 pertanyaan.
Kepada wartawan, Marolop mengatakan, pertanyaan untuk Hariyoto fokus pada dasar hukum penggunaan anggaran honorarium Tim Panitia Sekwan (TPS) tahun anggaran 2006 yang nilainya sebesar Rp 2.279.400.000. Kata Marolop, Hariyoto mengaku bahwa dasar hukumnya pengalokasian anggaran tersebut adalah PP Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Keuangan DPRD. “Setelah kita pelajari, ternyata honorarium kesekretariatan dewan itu tidak ada dalam dasar hukum PP 37/2005. Peraturan itu hanya mengatur keuangan DPRD saja. Ketika kita desak, Hariyoto tidak bisa menjawab,” kata Marolop didampingi Kasi Intel Kejari Cilegon Enang Sutardi.
Dijelaskan Marolop, pihak yang menerima uang dari anggaran tersebut yakni pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRD Cilegon. Tak hanya itu, pembantu teknis yang terdiri dari sekwan, para kabag dan kasubag di DPRD Cilegon juga ikut mendapat alokasi anggaran tersebut. Dari hasil pengumpulan data dan pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan, diketahui sejak Januari sampai Agustus 2006 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 1,028 miliar dari total anggaran Rp 2.279.400.000. “Ketika menyadari ada kesalahan pada pencairan anggaran itu, panitia kemudian menyetop pencairan karena takut menjadi permasalahan. Dari situ, sebagian dewan dan tim pembantu teknis beramai-ramai mengembalikan dana kesekretariatan dewan itu. Namun, itu dilakukan setelah ada pemeriksaan dari Kejari pada Agustus 2008 lalu,” kata Marolop seraya mengatakan para pembantu teknis termasuk Hariyoto membayar kembali uang yang diterima dari pos anggaran tersebut berdasarkan SK pimpinan DPRD No: 173 Tahun 2006.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Cilegon Enang mengatakan, meski sudah dikembalikan namun proses hukum pada kasus ini tetap berjalan. Menurutnya, penggantian atau pengembalian anggaran dalam kasus ini tidak menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi. Sebab, sesuai pasal 4 UU No: 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dihapuskan pidananya. “Bunyi ayat 4 itu jelas, bahwa pengembalian uang tidak dapat menghapus tindak pidana pelaku tindak pidana. Sebab jika terbukti bisa mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sedikitnya Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, sesuai ayat 2-nya,” kata Enang.
Sekwan DPRD Cilegon Hariyoto sendiri ketika dikonfirmasi mengaku telah mengembalikan uang honorarium yang ia terima pada 2008, sesuai hasil rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK). “Saya sudah melunasi pengembaliannya, staf saya juga sudah lunas semua,” ujarnya singkat sambil berlalu. (mg-adit)
CILEGON – Pengusutan kasus honorarium ganda di DPRD Cilegon terus dilakukan. Setelah meminta keterangan Sekda Cilegon Edi Ariadi, Kejari Cilegon, Kamis (5/2), meminta keterangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Cilegon Hariyoto AS.
Hariyoto datang memenuhi panggilan kejaksaan sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai mobil dinas Kijang Innova nomor polisi A 25 U bersama sopirnya. Hariyoto datang didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Cilegon Unin Sutaryadi serta Kasubag Rumah Tangga DPRD Cilegon Sudayat yang menggunakan mobil bernomor polisi A 460 U.
Setibanya di Kantor Kejari Cilegon, Hariyoto langsung memasuki ruang Kasubsi Penuntutan dan diperiksa oleh Jaksa Marolop Pandiangan. Hariyoto diperiksa mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan 14 pertanyaan.
Kepada wartawan, Marolop mengatakan, pertanyaan untuk Hariyoto fokus pada dasar hukum penggunaan anggaran honorarium Tim Panitia Sekwan (TPS) tahun anggaran 2006 yang nilainya sebesar Rp 2.279.400.000. Kata Marolop, Hariyoto mengaku bahwa dasar hukumnya pengalokasian anggaran tersebut adalah PP Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Keuangan DPRD. “Setelah kita pelajari, ternyata honorarium kesekretariatan dewan itu tidak ada dalam dasar hukum PP 37/2005. Peraturan itu hanya mengatur keuangan DPRD saja. Ketika kita desak, Hariyoto tidak bisa menjawab,” kata Marolop didampingi Kasi Intel Kejari Cilegon Enang Sutardi.
Dijelaskan Marolop, pihak yang menerima uang dari anggaran tersebut yakni pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRD Cilegon. Tak hanya itu, pembantu teknis yang terdiri dari sekwan, para kabag dan kasubag di DPRD Cilegon juga ikut mendapat alokasi anggaran tersebut. Dari hasil pengumpulan data dan pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan, diketahui sejak Januari sampai Agustus 2006 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 1,028 miliar dari total anggaran Rp 2.279.400.000. “Ketika menyadari ada kesalahan pada pencairan anggaran itu, panitia kemudian menyetop pencairan karena takut menjadi permasalahan. Dari situ, sebagian dewan dan tim pembantu teknis beramai-ramai mengembalikan dana kesekretariatan dewan itu. Namun, itu dilakukan setelah ada pemeriksaan dari Kejari pada Agustus 2008 lalu,” kata Marolop seraya mengatakan para pembantu teknis termasuk Hariyoto membayar kembali uang yang diterima dari pos anggaran tersebut berdasarkan SK pimpinan DPRD No: 173 Tahun 2006.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Cilegon Enang mengatakan, meski sudah dikembalikan namun proses hukum pada kasus ini tetap berjalan. Menurutnya, penggantian atau pengembalian anggaran dalam kasus ini tidak menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi. Sebab, sesuai pasal 4 UU No: 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dihapuskan pidananya. “Bunyi ayat 4 itu jelas, bahwa pengembalian uang tidak dapat menghapus tindak pidana pelaku tindak pidana. Sebab jika terbukti bisa mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sedikitnya Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, sesuai ayat 2-nya,” kata Enang.
Sekwan DPRD Cilegon Hariyoto sendiri ketika dikonfirmasi mengaku telah mengembalikan uang honorarium yang ia terima pada 2008, sesuai hasil rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK). “Saya sudah melunasi pengembaliannya, staf saya juga sudah lunas semua,” ujarnya singkat sambil berlalu. (mg-adit)
Peace For Palestina
Beberapa hari ini kita telah menyaksikan kebiadaban tentara israel yang membombardir gaza tanpa belas kasihan, mereka orang palestina yang sudah lama diembargo secara ekonomi tak sudah cukup menanggung derita, tapi apa yang kita saksikan? pembantaian massal telah terjadi! lantas kita juga melihat Liga Arab diam seribu bahasa!, PBB tak mampu berbuat apa-apa!, Obama yang pada masa kampanye acap kali meneriakkan perubahan sikap politik Amerika juga tak mengeluarkan sepatah kata mengenai tragedi Palestina!, Indonesia?!, hanya Ahmadinedjad dan Hugo Chavez yang berani berteriak lantang pada Israel, kapan bangsa kita memiliki pemimpin lagi seperti Bung Karno, yang tegas mengambil garis demarkasi sikap politik! yang berani berteriak lantang pada Sekutu!
Saatnya kita bersatu untuk memilih pemimpin Indonesia yang tegas dan berani di Pilpres 2009, bukan pemimpin pengecut yang hanya tebar pesona!, membuat iklan yang menyanyjung-nyanjung dirinya sendiri dan mengeluarkan janji palsu perubahan!
Saatnya kita bersatu untuk memilih pemimpin Indonesia yang tegas dan berani di Pilpres 2009, bukan pemimpin pengecut yang hanya tebar pesona!, membuat iklan yang menyanyjung-nyanjung dirinya sendiri dan mengeluarkan janji palsu perubahan!
Langganan:
Postingan (Atom)