Draf Koalisi Bocor
By redaksi Radar Banten
Kamis, 04-Juni-2009, 08:07:03 197
Jelang Pilkada 2010
Kursi Ketua Dewan dan Jabatan Eselon II Jadi Incaran
CILEGON – Meski pilkada Cilegon baru akan digelar setahun lagi, namun sejumlah parpol mulai pasang kuda-kuda. Beberapa di antara mereka malah telah menggelar sejumlah pertemuan intens guna membangun koalisi menjelang pilkada. Bahkan enam parpol di Cilegon, yakni PDI-P, PPP, Partai Demokrat, PKS, PBB, dan PKB tengah menggagas sebuah koalisi guna menghadapi pilkada mendatang. Koalisi tersebut mereka namakan “Koalisi Parpol Untuk Perubahan”. Rencananya, format koalisi ini akan mereka bangun di tingkat legislatif dalam rangka pemilihan Ketua DPRD. Dimana disepakati calon dari PKS akan dimajukan untuk pemilihan nanti. Sedang lima parpol lain akan mengisi sejumlah jabatan lain, mulai dari ketua komisi yang diberlakukan secara bergilir sesuai periodik, serta posisi lain seperti Ketua Dewan Kehormatan. Baru-baru ini sebuah draf kesepakatan koalisi enam partai itu pun bocor di kalangan para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon. Pasalnya, draf kesepatakan koalisi yang terdiri enam halaman tersebut tak hanya merumuskan mekanisme di tingkat koalisi dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota saja. Melainkan, jabatan-jabatan eselon II yang ada di lingkungan pemkot juga diformulasikan dalam konsep koalisi tersebut. Teknisnya, setiap parpol peserta koalisi mendapat jatah untuk merekomendasikan seorang pejabat untuk menduduki pos eselon II yang ada. Tak hanya pejabat eselon II setingkat kepala dinas dan badan saja, tetapi juga jabatan Sekda dan kepala BUMD. Dalam draf koalisi yang memuat enam ketua parpol di Cilegon, PDIP, PPP, dan Partai Demokrat disepakati akan mengusung calon Walikota. Sedang PBB dan PKB mengusung calon wakil Walikota. Untuk jabatan Sekda sendiri dalam draf koalisi tersebut disepakati direkomendasikan oleh PKS.
Untuk jabatan eselon II, enam parpol peserta koalisi juga memiliki hak untuk merekomendasikan pejabat yang akan mereka majukan. Misalnya, PDIP mendapat jatah merekomendasikan Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Sosial, Kepala Bawasda, dan Kesbang Linmas. PPP untuk posisi Asda I, Disnaker, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. PKS untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan, Disperindag, BPKD, dan Direktur BPRS Mandiri.
Partai Demokrat sendiri mendapat jatah posisi Kepala Bapedda, Badan Lingkungan Hidup, Dinkoptan, dan Disbudpar. Untuk PKB, Asda II, Kepala Dinkes, Dinas Kependudukan, dan Dirut RSUD. Sedang PBB mendapat jatah, Asda III, Dishub, Dinas Kebersihan, dan Dirut PD.PCM. Sejumlah pejabat pun menanggapi draf koalisi ini dengan beragam. “Saya juga terima, jabatan di pemkot sekarang sudah kayak menteri saja,” ujar salah seorang pejabat eselon III di lingkungan Pemkot Cilegon yang enggan disebutkan namanya. Bahkan, Sekda Cilegon Edi Ariadi kemarin sempat menggelar konferensi pers menyikapi draf koalisi parpol tersebut. “Ini sudah sangat tidak masuk akal, karena jabatan struktural PNS diatur sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya dari PP 100/2000 tentang pengangkatan PNS di jabatan struktural. Dan di dalamnya juga diatur tentang peran Baperjakat,” katanya. Bahkan ia menilai, jika hal ini diberlakukan, maka jelas menyeret para pejabat dan PNS menjadi tidak netral dalam pelaksanaan pilkada nanti. “Bukan itu saja, koordinasi antar dinas dan instansi pun akan ngawur jadinya, karena semua SKPD untuk membuat kebijakan harus lapor dulu ama partai yang merekomendasikannya,” ungkapnya.
HANYA WACANA
Sementara itu, sejumlah pimpinan parpol dari koalisi untuk perubahan tersebut ketika dikonfirmasi mengatakan konsep dalam draf tersebut baru pada tataran wacana saja. “Itu baru wacana dari hasil ngobrol-ngobrol saja, dan belum ada pembicaraan final untuk menyepakati itu,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon ketika dihubungi, kemarin. Diakuinya, para pimpinan enam parpol tersebut awalnya memang menyepakati format koalisi tersebut. Namun, hal ini belum final lantaran masih akan ada pertemuan lanjuatan. “Itu belum final, masih harus dibicarakan lagi,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPD PKS Cilegon Suminto. “Itu baru wacana saja untuk perubahan Cilegon ke depan. Nggak perlu pejabat yang sekarang takut, parpol nanti hanya merekomendasikan saja sifatnya ke Baperjakat. Nanti Baperjakat yang meneliti persyaratan administrasinya untuk jabatan eselon II. Lagipula sebelumnya ini akan kita bicarakan dulu dengan calon Walikota-nya,” katanya.
Menyoal beredarnya draf koalisi tersebut hingga di kalangan pejabat, Suminto mengatakan hal tersebut karena adanya pihak yang sengaja membocorkannya. “Yang pasti ada yang membocorkannya, tapi nggak ada masalah, itu kan baru wacana. Para pejabat di pemkot juga nggak perlu khawatir, urus saja kerjaan mereka saat ini,” ujarnya. Pernyataan serupa juga diungkapkan Ketua DPC PBB Cilegon Bustomik. “Saya memang pernah diajak ngobrol masalah itu, tapi itu belum menjadi kesepakatan karena ada mekanisme partai di kami yang harus ditempuh,” ujarnya. (del)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar