Massa Pertanyakan Dana Pembinaan Karang Taruna
By redaksi Rabu, 01-April-2009, 07:19:03
CILEGON – Ratusan massa yang tergabung dalam Brigade Pelopor Perubahan (BPP), Selasa (31/3), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota. Unjuk rasa yang digelar sekitar pukul 09.30 WIB ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Cilegon. Pihak kepolisian membentangkan pagar kawat berduri di depan pagar Kantor Walikota.
Tak hanya itu, sebuah mobil water canon dan mobil pemadam kebakaran juga disiagakan di halaman Kantor Walikota. Para pengunjuk rasa yang dikoordinatori Isbatullah Alibasja ini menuntut Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at merivisi SK kepengurusan Karang Taruna (KT) Kota Cilegon versi Temu Karya Daerah Luar Biasa (KDLB) yang menetapkan Arie S Arif sebagai ketuanya.
Massa juga mempertanyakan dana pembinaan yang dikucurkan Dinas Sosial (Dinsos) bagi KT Kota Cilegon pada 2008 senilai Rp 300 juta yang kenyataannya tidak diterima Rosyid Khaerudin, selaku Ketua KT Cilegon versi TKD.
“Kita ingin kembali luruskan tindakan Walikota yang terhormat agar segera merivisi kepengurusan yang tak sesuai mekanisme itu. Kita tidak butuh bicara dengan Walikota, kita ingin bangkit berdiri menyongsong perubahan dan memberantas kedzaliman. Kepada kepolisan dan kejaksaan kami minta mengusut dana pembinaan KT Kota Cilegon Tahun 2008 dari Dinsos sebesar Rp 300 juta, kemana dana itu,” tegas Isbatullah di depan para pendemo.
Ia pun mendesak kejaksaan memeriksa Kepala Dinsos Cilegon terkait kasus ini. “Uang ini kemungkinan dimakan oknum yang tak bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Cilegon Sri Haryanto ketika dikonfirmasi usai aksi tersebut mengaku tak tahu-menahu adanya anggaran pembinaan yang keluarkan Dinsos untuk KT pada Tahun 2008. “Saya kurang tahu, karena saya baru menjabat. Namun, untuk uang pembinaan tahun 2009 ini dananya sebesar Rp 28 juta dan akan diberikan pada triwulan kedua yakni April,” katanya seraya menyarankan wartawan menghubungi mantan Kepala Dinsos Cilegon Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar yang kini menjabat sebagi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Cilegon mengaku pada Tahun 2008 telah mengucurkan dana tersebut bagi pembinaan KT tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sedang untuk KT Kota Cilegon tak diberikan lantaran kepengurusannya dinilai ilegal tanpa adanya surat keputusan (SK). “Dinsos ketika itu memberikan dana pembinaan, namun besarannya tidak mencapai Rp 300 juta, hanya puluhan juta saja. Itu pun, jika pengurus KT tidak menjalankan program atau kegiatan, maka dana pembinaan dikembalikan ke kas daerah,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua KT Kota Cilegon Rosyid Khaerudin mengaku tak pernah sekalipun menerima kucuran dana pembinaan pada Tahun 2008 dari Dinsos Cilegon. Bahkan, sejumlah proposal yang diajukannya tak pernah ditanggapi. “Jadi bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan jika tidak dapat bantuan dana. Terpaksa kita mengeluarkan anggaran swadaya anggota,” tandasnya.
Padahal, kata Rosyid, kewenangan Dinsos adalah membantu KT Kota Cilegon bukan KT tingkat kelurahan atau kecamatan. “Itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya.
PNS DIOLOK-OLOK
Aksi sempat berjalan memanas ketika Rudi, aktivis BPP, melakukan orasi. Saat itu para pendemo mengolok-olok kerumunan PNS yang berada di halaman Kantor Walikota. “Ini bukan sebuah pertunjukan bapak-bapak, ibu-ibu PNS yang terhormat. Sebaiknya kalian bekerja, karena kalian dibayar oleh rakyat untuk mengabdi. Mari kita sama-sama teriaki PNS fuck you,” kata Rudi.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Korpri Kota Cilegon M Salim. Menurutnya, keberadaan para PNS di halaman Kantor Walikota karena usai mengikuti acara simulasi pemilu. “Kita sangat menyesalkan hal ini, terlebih hingga mengeluarkan umpatan seperti itu. Kami mengecam atas tindakan itu,” katanya. (cr-1/fal)
By redaksi Rabu, 01-April-2009, 07:19:03
CILEGON – Ratusan massa yang tergabung dalam Brigade Pelopor Perubahan (BPP), Selasa (31/3), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota. Unjuk rasa yang digelar sekitar pukul 09.30 WIB ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Cilegon. Pihak kepolisian membentangkan pagar kawat berduri di depan pagar Kantor Walikota.
Tak hanya itu, sebuah mobil water canon dan mobil pemadam kebakaran juga disiagakan di halaman Kantor Walikota. Para pengunjuk rasa yang dikoordinatori Isbatullah Alibasja ini menuntut Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at merivisi SK kepengurusan Karang Taruna (KT) Kota Cilegon versi Temu Karya Daerah Luar Biasa (KDLB) yang menetapkan Arie S Arif sebagai ketuanya.
Massa juga mempertanyakan dana pembinaan yang dikucurkan Dinas Sosial (Dinsos) bagi KT Kota Cilegon pada 2008 senilai Rp 300 juta yang kenyataannya tidak diterima Rosyid Khaerudin, selaku Ketua KT Cilegon versi TKD.
“Kita ingin kembali luruskan tindakan Walikota yang terhormat agar segera merivisi kepengurusan yang tak sesuai mekanisme itu. Kita tidak butuh bicara dengan Walikota, kita ingin bangkit berdiri menyongsong perubahan dan memberantas kedzaliman. Kepada kepolisan dan kejaksaan kami minta mengusut dana pembinaan KT Kota Cilegon Tahun 2008 dari Dinsos sebesar Rp 300 juta, kemana dana itu,” tegas Isbatullah di depan para pendemo.
Ia pun mendesak kejaksaan memeriksa Kepala Dinsos Cilegon terkait kasus ini. “Uang ini kemungkinan dimakan oknum yang tak bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Cilegon Sri Haryanto ketika dikonfirmasi usai aksi tersebut mengaku tak tahu-menahu adanya anggaran pembinaan yang keluarkan Dinsos untuk KT pada Tahun 2008. “Saya kurang tahu, karena saya baru menjabat. Namun, untuk uang pembinaan tahun 2009 ini dananya sebesar Rp 28 juta dan akan diberikan pada triwulan kedua yakni April,” katanya seraya menyarankan wartawan menghubungi mantan Kepala Dinsos Cilegon Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar yang kini menjabat sebagi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Cilegon mengaku pada Tahun 2008 telah mengucurkan dana tersebut bagi pembinaan KT tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sedang untuk KT Kota Cilegon tak diberikan lantaran kepengurusannya dinilai ilegal tanpa adanya surat keputusan (SK). “Dinsos ketika itu memberikan dana pembinaan, namun besarannya tidak mencapai Rp 300 juta, hanya puluhan juta saja. Itu pun, jika pengurus KT tidak menjalankan program atau kegiatan, maka dana pembinaan dikembalikan ke kas daerah,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua KT Kota Cilegon Rosyid Khaerudin mengaku tak pernah sekalipun menerima kucuran dana pembinaan pada Tahun 2008 dari Dinsos Cilegon. Bahkan, sejumlah proposal yang diajukannya tak pernah ditanggapi. “Jadi bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan jika tidak dapat bantuan dana. Terpaksa kita mengeluarkan anggaran swadaya anggota,” tandasnya.
Padahal, kata Rosyid, kewenangan Dinsos adalah membantu KT Kota Cilegon bukan KT tingkat kelurahan atau kecamatan. “Itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya.
PNS DIOLOK-OLOK
Aksi sempat berjalan memanas ketika Rudi, aktivis BPP, melakukan orasi. Saat itu para pendemo mengolok-olok kerumunan PNS yang berada di halaman Kantor Walikota. “Ini bukan sebuah pertunjukan bapak-bapak, ibu-ibu PNS yang terhormat. Sebaiknya kalian bekerja, karena kalian dibayar oleh rakyat untuk mengabdi. Mari kita sama-sama teriaki PNS fuck you,” kata Rudi.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Korpri Kota Cilegon M Salim. Menurutnya, keberadaan para PNS di halaman Kantor Walikota karena usai mengikuti acara simulasi pemilu. “Kita sangat menyesalkan hal ini, terlebih hingga mengeluarkan umpatan seperti itu. Kami mengecam atas tindakan itu,” katanya. (cr-1/fal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar